AMBON,MRNews.com,- Anggota Komisi VI DPR-RI Hendrik Lewerissa mendesak pihak PT PLN agar membebaskan Biaya Penyambungan Listrik (BPL) bagi 11 ribu rumah warga kurang mampu di Provinsi Maluku yang belum memiliki listrik.
Diketahui, di Maluku masih ada sekitar 11 ribu rumah warga yang belum memiliki listrik. Sebagian besarnya adalah keluarga-keluarga yang masuk kategori keluarga pra sejahtera (miskin).
Desakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Maluku itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Pertamina, PLN dan PGN di Jakarta, Senin (3/2/2020).
“Saya minta PLN untuk membebaskan biaya pemasangan instalasi listrik dan penyambungan aliran listrik bagi warga yang tidak mampu di Maluku. Dananya bisa diambil dari dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) PLN,” ungkap Lewerissa saat menghubungi media ini, Selasa (4/2/2020) malam.
Tak saja mendesak soal pembebasan biaya sambung listrik, politisi partai Gerindra itu mengkritisi juga data PLN terkait rasio elektrifikasi di Maluku.
“Data yang saya diperoleh terkait rasio elektrifikasi PLN di Maluku masih simpang siur. Ada yang mengatakan rasio elektrifikasi di Maluku sudah 92 persen bahkan 94 persen, juga 87 persen. Ini mana yang benar?. Saya harus merujuk ke data yang mana ini?,” kesal Lewerissa.
PLN kata HL, sapaan akrab Lewerissa, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu fungsinya tidak semata-mata menjadi agen pencari keuntungan bisnis bagi negara tetapi PLN juga adalah agen pembangunan (agent of development).
Maka sebagai agen pembangunan, PLN harus memberi kontribusi nyata untuk mensejahterahkan rakyat, dengan jalan bebaskan biaya pemasangan dan penyambungan listrik di rumah warga kurang mampu.
“Manajemen PLN harus lakukan efisiensi diberbagai lini. PLN juga harus dikelolah secara profesional dan bertanggungjawab dengan menerapkan tata kelolah perusahaan yang baik (good corporate governance). Agar keuntungan dari PLN dapat maksimal sehingga dapat menyumbang dividen kepada negara sebagai pemegang saham tapi juga membantu masyarakat lewat dana-dana CSR,” tegasnya.
Saat didesak, Direksi PLN kata Lewerissa, menyatakan akan membebaskan biaya pemasangan listrik bagi keluarga keluarga kurang mampu di Maluku melalui kerjasama dengan pihak pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota di Maluku.
Bahkan, PLN lanjutnya, menegaskan sebenarnya program itu sudah berjalan dan sifatnya bertahap sesuai skala prioritas daerah. Dan akan dilakukan terus sampai tingkat rasio elektrifikasi mencapai 100 persen di Maluku.
“Saya akan menggunakan hak politik pengawasan saya selaku Anggota DPR RI yang mewakili rakyat dan daerah Maluku terhadap apa yang disebutnya sebagai komitmen PLN untuk Maluku. Ini tegas dan tidak main-main,” tutup Ketua DPD Gerindra Maluku. (MR-02)
Comment