by

Pinjaman Online Mewabah, DPRD Minta OJK Perketat Pengawasan

AMBON,MRNews.com.- Anggota Komisi II DPRD Maluku Halimun Saulatu, meminta agar warga sebisanya menghindari diri dari Pinjaman Online (Pinjol).

Pasalnya, Pinjol yang hadir dengan penawaran pinjaman serta cepat dan mudah membuat masyarakat tergoda namun berbuntut panjang jika terlambat membayar.

Walau disadari Pinjol merupakan pilihan terakhir dikarenakan sulitnya mendapatkan pinjaman bank dengan persyaratan yang berbelit namun dirinya berharap masyarakat tidak terjebak dengan rayuan Pinjol.

“Mungkin saja Pinjol menjadi alternatif terakhir karena sulitnya mendapat pinjaman Bank. Namun alangkah baiknya hindari berurusan dengan Pinjol” ujar Halimun di DPRD Maluku, Kamis (28/10).

Halimun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan kemudahan proses dan pencairan yang cepat jika tak mau dirundung persoalan dikemudian hari.

“Siapa sih yang tidak mau meminjam dengan persyaratan yang tidak rumit dan pencairan yang cepat. Tapi ingat, tidak semua Pinjol itu legal. Banyak yang beroperasi secara liar sehingga banyak pula yang ditangkap aparat,” imbau Halimun.

Politisi Partai Demokrat itu juga meminta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku untuk memperketat pengawasan terhadap maraknya Pinjol illegal ini.

Sadar atau tidak sadar, banyak warga di Maluku yang sudah terjerambab dalam Pinjol ini.

“Kita belum tahu apakah di Maluku ada layananya yang beroperasi disini atau tidak. Tapi alangkah lebih baik jika itu diawasi secara ketat oleh OJK. Dan bila ada, dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindak,” tegas Halimun.

Seperti diketahui, Pinjol telah merambah seantero masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Maluku. Banyak warga akhirnya mengambil jalan pintas melalui Pinjol ini.

Selain tidak berbelit-belit urusan administrasinya seperti pada bank-bank konvensional, uang pun cepat cair dalam kurun waktu tidak terlalu lama. Namun dibalik kemudahan itu, banyak nasabah Pinjol menjadi korban teror akibat telat membayar.

Tak jarang, privasi mereka akhirnya dipublikasikan ke media sosial. Banyak pula yang prustasi dengan sikap penyedia jasa Pinjol illegal ini.

Dicontohkan jika ada nasabah korban Pinjol yang diteror karena telat membayar angsuran, bahkan data-data dokumen pribadinya akhirnya dipublikasikan ke media sosial.

Begitupun dengan kontak darurat orang terdekat yang ikut didaftarkan sebagai salah satu persyaratan pun kerap bingung ketika dihubungi secara tiba-tiba. Teror akan terus berlanjut jika nasabah itu tak segera membayarkan angsurannya.

Bahkan tersiar jika Wakil Gubernur Lampung menjadi korban teror dalam ketidaktahuannya. Nomornya ikut digunakan sebagai kontak darurat. Iapun berkali-kali dihubungi dan diteror.

“Kita berharap tidak ada masyarakat yang menjadi korban Pinjol ” demikian Halimun. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed