AMBON,MRNews.com,- Tiga tantangan dalam rangka memperluaas akses keuangan daerah masih dihadapi oleh Provinsi Maluku saat ini. Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno saat rapat pleno evaluasi terhadap kinerja capaian tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) Maluku yang difasilitasi otoritas jasa keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Maluku di Swissbell-hotel, Selasa (2/7/19).
Tiga tantangan itu, pertama; ketersediaan infrastruktur pendukung dan kinerja program TPKAD, dimana beberapa wilayah di Maluku masih memiliki kendala berupa sedikitnya jaringan kantor lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya infrastruktur pendukung misalnya listrik dan jaringan internet.
Kedua; wilayah administrasi kepulauan yang belum sepenuhnya mendukung perluasan askes percepatan keuangan termasuk perijinan usaha dan bisnis yang masih berjalan lamban. Ketiga; tingginya biaya transportasi dan logistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah daerah berciri kepulauan dimana transportasi merupakan kunci penting baik darat, laut dan udara yang masih terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah secara cepat.
Selain ketiga tantangan itu, beberapa permasalahan terkait percepatan akses keuangan daerah antara lain mempercepat peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, transaksi non tunai, perluasan akses permodalan bagi UMKM serta mendorong pembentukan Jamkrida sebagai lembaga jasa keuangan khusus (LJKK) memiliki peran dalam memberikan jaminan bagi pengajuan kredit produktif untuk usaha kecil kajian potensi akses keuangan daerah. Soal ini, karena keterbatasan kapasitas keuangan daerah belum bisa diwujudkan.
“Saya harapkan kepada TPKAD agar terus meningkatkan koordinasi dan saling bersinergi dalam upaya mempercepat akses keuangan daerah di Maluku, terutama mengatasi tantangan dan permasalahan itu. Rapat pleno evaluasi ini forum koordinasi dan evaluasi antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah di Maluku,” tandas Wagub.
Kepala OJK Perwakilan Maluku, Bambang Hermanto menambahkan, rapat ini dilakukan awal dan akhir tahun. Kali ini, rapat pleno juga membahas program kerja dari TPAKD tahun 2019. Dimana program yang disepakati adalah terkait dengan peningkatan inklusi keuangan, sebagai program kerja multi year yang jadi salah satu prioritas OJK dan TPAKD karena ingin memperluas jangkauan layanan produk jasa keuangan di provinsi Maluku yaitu perluasan perjanjian kerjasama sekolah-sekolah dengan bank-bank pelaksana simpanan pelajar dan lainnya. Selain itu juga terkait program asistensi penilaian jaminan kredit daerah.
“Mudah-mudahan juga ada respons positif dari pemerintah provinsi. Kemudian juga kegiatan pemberdayaan ekonomi, tahun 2017 di Banda dan 2018 di Mamala-Morela untuk pemberdayaan pariwisata dan home industri. Tahun ini kemungkinan kita akan melihat pemberdayaan di Latuhalat untuk cluster perikanan. Kita akan coba untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui rumahtangga nelayan. Jadi dari sisi nelayan sendiri,tapi juga ibu rumahtangga dari nelayan untuk industri olahan-olahan dari perikanan,” tukasnya. (MR-02)
Comment