AMBON,MRNews.com,- Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP Indonesia (PKPI) Provinsi, Jumat (18/1/19) melaksanakan
musyawarah pimpinan daerah (Muspimda) pertama dalam rangka penguatan calon legislatif (Caleg) baik DPR-RI, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yaitu terkait dengan materi yang disampaikan KPU Maluku tentang sistem pemilihan dan Bawaslu terkait sistem pengawasan.
“Hal itu yang perlu diketahui oleh para Caleg supaya ketika saat tanggal 17 April 2019 atau ketika pemilihan legislatif (Pileg) dilakukan nanti, para caleg bisa mengawal suara bersama-sama dengan saksi dalam proses pemilihan. Sehingga tidak ada penggelembungan dan pengilangan suara caleg bahkan suara partai dari oknum tidak bertanggungjawab. Dititik ini penting bagi partai karena sangat menentukan,” beber Ketua DPP PKPI Maluku, Noya Lenda Meilani kepada Mimbarrakyatnews.com di sela-sela Muspimda di Marina Hotel.
Selain itu dalam Muspimda juga kata Lenda, dibicarakan hal lain yaitu terkait dengan restrukturisasi kepengurusan. Pasalnya, menjelang verifikasi faktual untuk PKPI lolos di Pemilu 2019 tahun lalu, dipersempit kepengurusan di kabupaten/kota maupun provinsi, dengan jumlah pengurus sangat sedikit yaitu 15 orang. Namun karena partai sudah lolos ikut Pemilu maka harus lakukan restrukturisasi untuk menambah pengurus di dua bidang baru yaitu bidang Escot dan prajurit dan veteran, sesuai arahan ketua umum PKPI saat Muspimnas Desember 2018 lalu.
Menyoal target PKPI di Pileg 2019, sebut Noya, untuk DPR-RI targetnya 1 kursi. Dan
DPRD Provinsi, dari yang ada saat ini dua kursi, kali ini PKPI menargetkan bisa mendapat lima sampai enam kursi atau saksi utuh. Target itu bukan semata-mata disampaikan tetapi karena melihat dari kualitas dan komposisi caleg yang dimiliki PKPI. Misalnya, ada dua orang incumbent yaitu dari Dapil 6, Malra, Kota Tual dan Aru serta Maluku Tengah .
“Potensi lain yang juga kita bisa raih adalah di Dapil Seram Bagian Timur, dimana ada salah satu calon incumbent DPRD tapi sudah diganti oleh partainya. Berikut juga di Dapil MBD-MTB kita punya lima caleg dan kelimanya itu caleg-caleg potensial. Sehingga harapannya juga pasti ada satu disitu. Serta yang terakhir Kota Ambon, kita tetap harus berjuang supaya di Kota Ambon juga ada anggota DPRD provinsi Maluku yang duduk dari PKPI. Artinya keseluruhan lima kursi,” ujarnya.
Sedangkan kabupaten/kota tambahnya,
pada Oktober 2018 lalu ketika kunjungan ketua umum ke Maluku dan Muspimda, semua kabupaten/kota hadir dan presentasi target perolehan kursi. “Jadi kalau tidak salah ingat target perolehan kursi PKPI yaitu dua kali lipat dibandingkan dengan suara pada Pileg 2014. Untuk mencapai target itu, strategi yang DPP lakukan dengan mengunjungi kabupaten-kabupaten, misalnya sebelum Muspimda ke Maluku Tengah, SBB dan beberapa kabupaten/kota datang memberikan penguatan dalam proses organisasi,” tutupnya. (MR-02)
Comment