AMBON,MRNews.com,- Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon memenuhi undangan Inpex Masela Ltd untuk membahas berbagai hal sehubungan akan dimulainya kegiatan Inpex di KKT pasca ditandatanganinya PoD Blok Abadi Masela oleh Pemerintah RI, Selasa (30/7). Dalam pertemuan tersebut hadir Presiden Direktur Inpex Mr. Akihiro Watanabe yang menggantikan pimpinan sebelumnya Mr. Shuniciro Sugaya.
Dalam rilis Humas Setda KKT kepada media ini, Rabu (31/7/19), Bupati menyampaikan terkait kondisi terakhir di Desa Lermatang, dimana masyarakat telah menjual kurang lebih 300 hektar tanah kepada pihak tertentu dan pemerintah daerah khawatir hal ini akan berdampak pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional tersebut.
Mengingat, PoD Blok Abadi Masela telah ditandatangani pemerintah maka Fatlolon mendesak agar dilakukan percepatan pengadaan lahan bagi kepentingan pembangunan infrastruktur yang akan dikelola nanti Inpex Masela Ltd, tentunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya juga agar dapat dibentuk tim melibatkan pihak SKK Migas, Inpex Masela Ltd dan pemerintah daerah untuk menetapkan batas-batas lahan yang diperlukan untuk pembangunan.
“Semua penting agar lahan tersebut tidak dipindahtangankan dan juga dialihfungsikan pihak-pihak tertentu, mengingat maraknya jual beli tanah oleh masyarakat setempat saat ini. Pemerintah daerah (Pemda) juga terus berupaya memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat agar tidak lagi menjual tanah khususnya di Desa Lermatang dan beberapa desa terdekat,” beber Fatlolon.
Selain itu, diakui Fatlolon, program Local Content yang melibatkan kontraktor lokal pada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang dapat difasilitasi melalui BUMD PT. Tanimbar Energi dan PT. Kalwedo Kidabela. Pihak Inpex pun diminta menyampaikan secara terbuka kepada Pemda terkait jumlah tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas Blok Masela sehingga dapat menyiapkan masyarakat lokal ikut terlibat dalam pekerjaan dimaksud.
Pasalnya, Pemda sebutnya, sudah menyekolahkan kurang lebih 80 orang putera/puteri Tanimbar di AKA Migas Cepu serta akan menyiapkan anggaran lewat APBD untuk mendukung penyiapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan bidang kerjanya. Karena itu, perlu ada perjanjian antara Inpex dan Pemda KKT agar anak-anak Tanimbar itu dapat dipekerjakan dalam proyek Blok Masela nantinya.
“Terkait CSR yang sudah dilakukan Inpex di KKT, harus disinkronkan dengan program/kegiatan Pemda sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Perlu juga dibentuk tim khusus beranggotakan Pemda KKT dan Inpex sebagai penghubung kedua belah pihak dalam mendukung berbagai kebijakan terkait tahapan pembangunan proyek Masela ini. Soal PI, kita mengikuti kebijakan yang diatur pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi Maluku,” bebernya.
Menanggapi usulan Bupati, Akihiro Watanabe mengaku, manajemen baru yang dipimpinnya siap lanjutkan kerjasama dengan Pemda KKT. Untuk proses pengadaan tanah dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pengumuman publik dan konsultasi publik AMDAL untuk kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur Blok Masela di KKT. Soal pembentukan tim, program Local Content serta perjanjian bagi putera/puteri Tanimbar lulusan AKA Migas Cepu yang akan dipekerjakan dalam proyek gas abadi ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan SKK Migas.
“Untuk penyiapan tenaga kerja khusus tenaga kerja kasar diharapkan segera dilatih di BLK-BLK yang ada, karena fase pembangunan dibutuhkan banyak tenaga kerja dalam level ini, sedangkan tenaga terampil akan lebih dibutuhkan pada fase produksi di tahun 2027 nanti. Penting juga dilakukan pertemuan rutin minimal sebulan sekali antara kita dengan Pemda KKT untuk membahas berbagai permasalahan dan juga dukungan pelaksanaan pembangunan proyek abadi ini,” pungkas Watanabe. (MR-02)
Comment