AMBON,MRNews.com,- Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Abdul Fikri Faqih mengaku, perpustakaan kota Ambon perlu perhatian, sehingga komisi minta supaya perpustakaan nasional juga memperhatikan dari sisi sarana prasarana. Karena terlihat hanya bangunan bertingkat dan luas untuk pelayanan 130 meter tidak layak. Sehingga mestinya dibangun gedung baru yang lebih representatif. Karena sekarang ini UU nomor 23 tahun 2014 memberikan isyarat supaya perpustakaan mendapat perhatian khusus. Artinya, secara kelembagaan harus naik dan di Ambon sudah, tetapi sarana prasarana belum memadai.
“Sehingga kita minta perpustakaan nasional memperhatikan Kota Ambon. Kita khan kunjungan kerja dalam rangka reses untuk meningkatkan juga mitra kita, tidak hanya di pusat tetapi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pula. Asal ada lahan 3000 meter, kemudian detail engginering desain bisa dibuat, maka ketika masuk ke sistem Kresna lewat Bappenas maka Kota Ambon akan diutamakan. Sekarang tahun 2019 di Provinsi Maluku, yang baru dapat Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya berarti giliran Ambon,” ungkap politisi PKS kepada wartawan usai berkunjung ke kantor perpustakaan dan kearsipan Kota Ambon, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kamis (14/2/19).
Tahun 2019 ini, Faqih tambahnya, Kota Ambon baru mendapatkan alokasi DAK untuk buku sebesar Rp 229 juta yaitu sekitar 22 ribu buku. Ini juga jadi problematika sendiri dan komisi minta supaya Pemkot dalam hal ini dinas perpustakaan dan kearsipan untuk mengelola dengan baik. Tentu solusinya adalah kerjasama atau membina 23 perpustakaan desa.
Sedangkan Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler di kesempatan yang sama menyatakan, untuk ukuran sebuah perpustakaan, perpustakaan Kota Ambon ini belum memenuhi syarat. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sudah berpikir ke arah sana untuk membangun gedung baru yang representatif dan layak sebagai sebuah perpusatakaan. Hal itu diakui
Diakui Hadler, tahun 2018 lalu, pemerintah pusat sesungguhnya sudah menyediakan dana untuk Pemkot kurang lebih 15 miliar, untuk pembangunan gedung perpustakaan. Tetapi karena memang terbatas atau kekurangan lahan. Namun nantinya akan dimasukan lagi proposal yang sama untuk pengajuan bantuan anggaran, paling lambat bulan Mei 2019. Sembari dengan pengajuan proposal baru ke pusat itu, lahan juga nantinya sudah bisa tersedia.
“Kita cari berbagai alternatif lahan yang ingin dan merasa layak untuk bangun sebuah perpusatakaan yang representatif, memang belum ada. Sedang dipikirkan beberapa tempat milik Pemkot Ambon. Tetapi harus dikaji lagi, apakah dibiayai APBD atau DAK. Jika APBD, kita mudah membongkarnya tetapi kalau itu DAK, agak susah karena kita harus mendapat izin dari pemerintah pusat. Kita akan terus berusaha. Yang pasti gedung ini belum layak merepresentasikan sebuah perpustakaan,” terang Hadler.
Secara keseluruhan tambahnya, untuk stok buku-buku di perpustakaan sangat cukup, bahkan ada yang masih tersimpan dalam kardus. Namun memang kendalanya tempat tetapi juga terbatas Pustakawan. Padahal ini salah satu syarat sebuah perpustakaan. “Saya sudah bilang ke pa Kadis untuk ini menjadi perhatian, dimasukan dalam perencanaan. Kalau bisa kita sekolahkan anak-anak kita jadi pustakawan. Itu tidak untuk kebutuhan saat ini, tapi kedepan. Disekolahkan dan mereka selesai, kita sudah punya tenaga pustakawan handal untuk mengelola perpustakaan kita di Ambon dengan baik,” harapnya. (MR-02)
Comment