by

Kekurangan Tenaga Guru, Potret Buram Pendidikan di SBT

-Parlemen-66 views

AMBON,MRNews,com.- Anggota DPRD Maluku asal Dapil Seram Bagian Timur (SBT), Alimudin Kolatlena mengatakan dari jaring aspirasi pada masa reses anggota DPRD Maluku maka prioritas ada pada masalah pendidikan yang memerlukan perhatian cukup ekstra karena terkait dengan masa depan anak bangsa. Dikatakan Kolatlena, ketersedian tenaga pengajar yang masih minim ditiap sekolah yang ada di SBT menjadi fokus terutama sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan di SBT. Karena itu, kasus SMA Negeri 13 Pulau Panjang yang terpublish beberapa waktu lalu karena dipalang menjadi catatan buram bagi perjalanan pendidikan di SBT . “Terpalangnya SMA negeri 13 menjadi catatan betapa buramnya pendidikan di negeri ini. Bagaimana tidak kendati palangnya sudah terbuka karena ada kesepakatan bahwa untuk waktu yang tidak terlalu lama sudah mesti ada penambahan tenaga guru. Sesuai kenyataan yang ada di SMA 13 hanya ada 10 tenaga guru dimana 3 orang adalah PNS sementara sisanya adalah honor sehingga saat kepala sekolah dan guru tetap melakukan tugas luar maka masyarakat mempalang sekolah karena tidak ada tenaga guru yang melakukan aktifitas belajar” kata Kolatlena. Apa yang terjadi pada SMA Negeri 13 hanya merupakan salah satu fakta buram kondisi pendidikan di SBT. Karena ada begitu banyak sekolah yang punya masalah yang sama soal ketersediaan tenaga guru. Bahkan ironisnya ada sekolah yang hanya punya kepala sekolah tanpa tenaga pengajar yang lain . “Masalah upah tenaga honor yang sangat minim menjadi penyebab utama guru honor tidak masuk sekolah sebagaimana mestinya dan ini sangat manusiawi” ujarnya. Karena itu, ada sekolah yang tidak mendapat pelajaran selama berbulan-bulan dan ini kondisi pendidikan yang jauh dari pengawasan pemerintah setempat. Karena itu, masalah pendidikan menurut Kolatlena mesti dilihat dengan hati karena proses panjang penyiapan generasi muda sebagai suatu kebutuhan yang urgen. Pentingnya perhatian pemerintah SBT dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi mesti menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah pendidikan di SBT. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed