AMBON,MRNews.com,- DPRD kota Ambon dalam sidang paripurna, Kamis (22/11/18) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Ambon tahun anggaran 2019 yang kemudian dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) kota Ambon. Rapat dipimpin Ketua DPRD, James R. Maatita didampingi dua wakil ketua, Rustam Latupono dan Ely Toisuta, dihadiri Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan pimpinan OPD serta anggota DPRD.
Dimana telah disepakati pendapatan daerah 2019 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.257.460.547.398 atau naik sebesar Rp 67.749.844.402 dari APBD-P tahun 2018 sebesar Rp 1.189.710.702.996, dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 240.930.051.627, dana perimbangan Rp 898.231.558.000 dan pendapatan daerah yang sah Rp 118.298.937.771.
Sedangkan belanja daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 1.298.635.547.398 atau naik 4,55 persen dari anggaran tahun 2018. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 634.335.494.825 atau 48,82 persen, naik 7,20 persen dibanding 2018 dan belanja langsung Rp 664.300.052.573 atau 51,18 persen, naik 2,13 persen dibanding 2018. Dimana postur APBD mengalami defisit Rp 41.175.000.00.
Sebelum ketua DPRD James Maatita mengetuk palu, dalam penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD tahun 2019, dimana semua fraksi bulat menyetujui dan menerima disertai sejumlah catatan dan rekomendasi. Maatita pun mengharapkan, Perda APBD 2019 yang telah ditetapkan kemudian dapat menjadi perhatian pemerintah kota agar anggaran yang sudah dianggarkan dapat dijalankan sesuai kebutuhan dan catatan serta rekomendasi fraksi-fraksi juga diperhatikan secara serius dan memberi skala prioritas.
Menanggapi hasil paripurna penetapan APBD, Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengaku diantara 11 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Maluku, kota Ambon pertama kali menetapkan APBD tahun 2019. Hal ini sebagai langkah maju yang kembali dibuktikan dalam tata kelola keuangan daerah di kota ini. Selain itu, keberhasilan juga karena belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung (pegawai, aparatur dan sebagainya), karena diberbagai daerah sebaliknya belanja tidak langsung lebih besar.
“Itu memang semangat luar biasa. Kepentingan publik anggaranya besar walau baru mencapai 51 persen. Mudah-mudahan dalam dua-tiga tahun kedepan bisa naik sampai 60:40. Sedangkan rekomendasi-rekomendasi DPRD saya pikir tetap menjadi catatatan dan perhatian kita dan terus akan kita benahi perlahan-lahan. Misalnya, deviden BPDM saya sudah jelaskan kemudian terkait pelantikan pejabat nanti juga saya akan lantik lagi bulan Desember sesuai kebutuhan. Semuanya disesuaikan kebutuhan pemerintah kota. Jadi sama sekali tidak ada pikiran-pikiran yang destruktif,” tegasnya.
Dikatakan Louhenapessy, prioritas pembangunan Pemkot Ambon tahun 2019 meliputi pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan Added Value ekonomi melalui perikanan, industry dan jasa produktif, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu serta pengurugan kesenjangan antar wilayah. (MR-02)
