AMBON,MRNews.com,- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon lewat Kepala BPJS, Afliana Latumakulita dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini, Gubernur Said Assagaff melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku di ruang rapat Gubernur, Senin (11/2/19).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita menyatakan, penandatanganan MoU ini penting karena pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Ambon baru mencapai 82,6 persen, sehingga Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC), setidak 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
Tak hanya itu, Afliana juga membeberkan masalah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional. Sementara, Kabupaten/Kota terdekat dari provinsi seperti Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat tingkat kepesertaan masih sangat rendah.
“Di Maluku sudah ada tiga (3) kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,” beber Afliana.
Terhadap permasalahan itu, Gubernur berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini. Dan untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS. Karena saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” tegas Assagaff dalam rapat bersama pasca MoU.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris yang turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut mengapresiasi komitmen Gubernur yang sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi Jamkesda bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase itu menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini didukung penuh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku. Namun, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama.
“Ini tentu jadi PR, karena Maluku dari 11 Kabupaten/Kota, baru tiga yang sudah UHC memiliki JKN-KIS. Saat ini ada empat provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat. Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen. Angka ini tidak jelek. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 bulan untuk terus meningkatkannya, minimal capai target nasional, 95 persen. Syukur jika nanti bisa dekati 100 persen,” tutup Idris. (MR-02)
Comment