AMBON,MRNews,com.- Elemen pendidikan yang berada di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan keluhan ke DPRD Provinsi Maluku dalam hal ini Komisi IV dan I. Keluhan ini disampaikan, saat Komisi I dan IV bertemu dengan Kepala Sekolah (Kepsek), guru dan pengawas se-Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang berlangsung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanimbar, Kamis (20/2) sore.
Guru SMK Negeri 6 Tanimbar, Paulina dalam pertemuan itu mengaku, pihaknya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Pempus) berupa satu unit kapal 25 GT untuk kepentingan praktek di sekolah tersebut, namun kapal tersebut tidak bisa difungsikan, lantaran biaya operasional yang besar.
“Kapal itu ada di dermaga dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. SMK Negeri 6 Tanimbar sangat membutuhkan kapal itu untuk praktek. Bayangkan saja,
murid-murid harus dipraktekkan di kapal-kapal niaga, karena kapal yang ada tidak mampu difungsikan,” urainya.
Ditempat yang sama, Guru SMK Negeri 6 Tanimbar Bidang Agro Bisnis Perikanan, Ima Tamlain menyatakan, sejak dirinya dialihkan menjadi guru di Pemerintah Provinsi Maluku, soal kenaikan berkala, pihaknya hanya diberikan Surat Keputusan (SK), tetapi kekurangan tidak diterima sampai saat ini.
“Soal kenaikan berkala. Sejak kami menjadi guru di kabupaten, semuanya baik-baik saja. Namun, setelah kami bergabung dengan provinsi kenaikan berkala tidak pernah mendapatkan uraian berkala,” beber dia.
Bukan saja soal kenaikan berkala, namun SK penempatan tidak ada, tetapi yang dikantongi hanyalah SK peralihan.
“Kemudian soal SK kenaikan pangkat sudah diusulkan dari tahun 2017, namun SK tidak pernah diterima. Ada juga masalah uang perjalanan pengawas juga tidak ada. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada guru yang sudah pensiun, namun SK pensiunnya tidak diterima. Oleh karena itu, kami minta agar sarana pendidikan bisa lebih diperhatikan,” kata Ima.
Menanggapi curhatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan mengaku, pada tahun 2020 akan ada anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan guru honorer di seluruh kabupaten/kota yang ada di Maluku. Untuk itu, nasib guru honor akan diperhatikan.
Menurut Ruslan, Komisi IV telah bersepakat untuk memperjuangkan kenaikan gaji guru honor. Dia lantas meminta dukungan dari para guru honorer. “Kita akan mempressure dan meminta Pemprov Maluku, untuk melihat skema pembiayaan yang diusulkan oleh masing-masing sekolah. Kami juga akan on the spot untuk melihat kondisi kapal yang tadi disebutkan, agar anggaran operasionalnya bisa diperhatikan,” demikian Hurasan. (MR-01)
Comment