Bogor,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon akan memasuki masa penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun anggaran 2022 beberapa waktu kedepan.
Oleh sebab itu, diperlukan peran serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membekali 35 legislator Kota Ambon berkaitan tugas pokok dan fungsinya, terutama agar pendalaman dan pembahasan APBD 2022 bisa maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala pusat pengembangan kompetensi pemerintahan Dirjen BPSDM Kemendagri Rohayati Basrah menyatakan, ini workshop kedua kalinya bersama DPRD Kota Ambon yang sangat penting, karena fungsi DPRD sangat berat terutama fungsi anggaran, disamping legislasi dan pengawasan.
Sebab itu integritas partai dan anggota DPRD harus dibangun. Pentingnya workshop ini untuk mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktik korupsi.
“Marwah DPRD sebagai wakil rakyat harus dijaga. Sebab ini masuki masa pembahasan anggaran, bicara anggaran tentu sangat sensitif,” ingatnya saat membuka workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD kota Ambon tentang penyusunan APBD Kota Ambon tahun 2022 di Asana Grand Pangrango Hotel Bogor-Jawa Barat, Kamis (7/10) malam.
Sementara, Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisuta mengingatkan, menjadi anggota DPRD merupakan aktualisasi diri untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakili. Maka selama dua (2) hari workshop, diharapkan seluruh materi dapat terserap dan diimplementasi nanti dalam Tupoksi DPRD.
“Terutama dalam penyusunan APBD 2022, semua kita dapat memahami sungguh semua aturan yang termaktub, sehingga bisa bersinergi di internal maupun bersama Pemkot nantinya dalam menuangkan program prioritas dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat,” pesan politisi Golkar itu.
Selama dua hari workshop 7-8 Oktober, tiga narasumber kompeten dari Kemendagri dihadirkan membekali para wakil rakyat asal kota musik dunia itu, yakni Dr Suwarly, MSi ; Widyaiswara badan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kemendagri dengan materi pendalaman Permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2022.
Dr Sugeng Haryono, staf ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga ; optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.
Terakhir, materi tentang kebijakan penyusunan APBD 2022 sesuai dengan Permendagri oleh Dr Sumule Tombo, kepala pusat Litbang di Balitbang Kemendagri.
Sebagai anggota DPRD, Gunawan Mochtar dari fraksi PKB mengaku, workshop dua hari ini sangat berharga dan penting. Oleh sebab itu rugi jika tidak ikut, karena ada aturan terbaru dan arahan Kemendagri yang bisa dipedomani, disinkronisasi dalam penyusunan APBD 2022 nantinya. (MR-02)
Comment