AMBON,MRNews.com,- Pabila dalam minggu ini, surat keputusan (SK) DPP Golkar untuk pimpinan defentif DPRD kota Ambon sudah ada, maka ditargetkan awal bulan Oktober mendatang pelantikan tiga pimpinan DPRD kota Ambon akan dilakukan. Pasalnya, usulan dari PDI Perjuangan dan Gerindra untuk pimpinan DPRD defenitif sudah ada, tinggal menunggu Golkar.
“Kita berencana kalau dalam minggu ini, SK Golkar untuk pimpinan defentif sudah ada, maka awal bulan Oktober pelantikan pimpinan DPRD dilakukan. Sebab usulan dari PDIP dan Gerindra sudah ada, tinggal menunggu Golkar saja,” terang pimpinan sementara DPRD kota Ambon Ely Toisuta kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (24/9/19).
Ely meyakini dalam minggu ini sudah bisa selesai proses pimpinan defenitif di DPP Golkar dan DPP pasti akan memilihnya memimpin DPRD lima tahun kedepan. Sedangkan untuk pimpinan Pansus Tatib DPRD memang menjadi milik Golkar sebagai pemenang Pileg dengan semua fraksi ada keterwakilan, dimana Zeth Pormes ditunjuk menjadi ketua tim Pansus tata terib (Tatib) DPRD kota Ambon.
Semua ini diharapkan tuntas akhir bulan ini sebab diakuinya, sesuai PP nomor 12 bahwa 20 hari setelah pelantikan semua alat kelengkapan DPRD (AKD) sudah harus tuntas. Sementara DPRD kota Ambon belum selesai karena proses di internal Golkar yang sedikit ulur waktunya.
“Kita lantik tanggal 11. Beta rasa itu bisa, sebelum 20 hari selesai atau tanggal 31 September, semua AKD sudah bisa tuntas. Jadi awal bulan Oktober beta rasa semua sudah clear karena kerja-kerja dewan ini cukup banyak dalam penutupan tahun anggaran ini termasuk juga berpacu dengan pembahasan APBD 2020,” ujar Ely yakin.
Sementara itu, ketua tim Pansus Tatib Zeth Pormes mengaku sementara ini pihaknya lagi mempelajari draft Tatib DPRD. Dimana nanti akan menyesuaikan dengan beberapa daerah yang sudah penetapan pimpinan defenitif yang otomatis Tatib DPRD juga sudah bisa berjalan.
“Beberapa waktu kedepan Pansus Tatib bekerja secara internal dulu, nanti akan melakukan kunjungan mencari referensi sebagai pembanding dan bekal guna dimasukkan dalam Tatib yang kita punya terutama terkait muatan atau kearifan lokal. Kalau yang ada sekarang, dia secara umum mutantis-mutantis atau turunan saja dari PP yang ada, tetapi untuk muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” demikian ketua fraksi Golkar ini. (MR-02)
Comment