AMBON,MRNews.com,- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual telah mencapai terget nasional kepesertaan yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Ambon yaitu diatas 95 persen.
Malahan, ketiga Kabupaten/Kota itu akan disusul pula oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sebelumnya Maluku Tenggara Barat (MTB). Sementara itu, sangat disayangkan Kabupaten/Kota terdekat dari provinsi seperti Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon tingkat kepesertaan JKN-KIS masih sangat rendah.
“Di Maluku, wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Kabupaten MBD, Aru dan Kota Tual telah mencapai terget nasional, diatas 95 persen.
Malah ketiganya akan disusul lagi oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sebelumnya bernama MTB. Sementara, Kabupaten/Kota terdekat dari provinsi seperti Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon tingkat kepesertaan masih sangat rendah,” beber Afliana saat rapat serta penandatanganan MoU dengan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris di ruang rapat Gubernur, Senin (11/2/19).
Karena itu penandatanganan MoU yang dilakukan bersama dengan Gubernur Maluku terkait integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku menurut Afliana penting karena pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Ambon baru mencapai 82,6 persen, sehingga Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC), setidak 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Terhadap permasalahan kesehatan tersebut, Gubernur Maluku Said Assagaff berharap, kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini. Dan untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS. Karena saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” tegas Assagaff pada kesempatan itu. (MR-02)
Comment