oleh Josias Tiven; Ketua GMKI Cabang Ambon
AMBON,MRNews.com,- 77 Tahun Indonesia sudah berdiri, Maluku pun seumuran dengannya meski ada selisih dua hari dalam hari lahir.
Prestasi Maluku sebagai salah satu provinsi tertua dalam bingkai NKRI itu adalah senantiasa mempertahankan posisi ke-4 Klasemen sebagai Provinsi termiskin di Indonesia.
Sebagai salah satu dari kedelapan anak (provinsi) yang dilahirkan oleh Sang Ibu Pertiwi, kini nasib anak yang sering disapa dengan sebutan bumi raja-raja menjadi terpenjara dalam jeruji kemiskinan.
Beginilah potret Maluku saat ini, Provinsi termiskin ke-4 di Indonesia. Dengan jumlah penduduk termiskin sesuai data pada Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 15,97% penduduk Maluku hidup dalam kemiskinan.
Jika dilihat dari pendekatan pembangunan Infrastruktur, maka Maluku masih sangat tertinggal jauh. Apalagi karakterisktik Negeri Raja-Raja ini sebagai wilayah kepulauan, sudah tentu rentang kendali penyelenggaraan pemerintah serta rendahnya aksesibilitas antar wilayah menjadi sebab masyarakat Maluku sulit mendapatkan akses pembangunan serta pelayanan publik.
Jika tidak ada terobosan pembangunan infrastruktur maka dapat dipastikan tetap akan ada disparitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta Maluku akan tetap berada dalam kategori Provinsi Termiskin di Indonesia.
Sebab pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk Maluku keluar dari jeruji kemiskinan.
Jika pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci Maluku keluar dari jeruji kemiskinan, maka yang menjadi pertanyaan sederhana bagi kami masyarakat Maluku ialah, apakah memang benar bahwa selama 77 Tahun ini Maluku benar-benar miskin?.
Apakah selama 77 tahun disparitas pembangunan infrastruktur sehingga Maluku dikategorikan sebagai daerah termiskin? atau karena selama ini alokasi belanja pemerintah pusat (APBN) kepada Maluku sangat kecil, tidak diperhatikan Pemerintah Pusat.
Atau Pemerintah Daerah sendiri yang kurang jujur untuk membangun Maluku Ataukah memang benar Maluku sengaja di Miskinkan, agar dapat memuluskan kepentingan saat momentum Politik?.
Jika Maluku ditakdirkan Miskin karena kesenjangan pembangunan maka dapat diterima, konsekuensi logisnya ialah memang sampai saat ini Maluku masih sangat tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur.
Disisi lain, jika dilihat dari sumber daya alam, dari masa ke masa, Maluku tidak pernah kehabisan sumber daya alam. Bahwa sejarah panjang mencatat kekayaan Maluku yakni kekayaan rempah pada masa silam menyebabkan, bangsa-bangsa di dunia berusaha mencari sumber rempah.
Perdagangan rempah di dunia ini melahirkan apa yang dikenal sebagai jalur rempah (spice routes). Bahwa Semua kota di dunia yang disinggahi jalur rempah telah berubah menjadi kota metropolis, kecuali Maluku yang merupakan Penghasil Rempah itu justru terpuruk sampai dengan saat ini.
Namun ingat bahwa Rempah-rempah Maluku ini berhasil mengubah peradaban dunia. Maluku merupakan sentra penghasil Pala, Fuli, Cengkeh dan Mutiara.
Pala dan Fuli dengan mudah didapat dari Banda, Cengkeh dengan mudah ditemui di negeri-negeri di Ambon, Pulau-Pulau Lease (Saparua, Haruku & Nusa laut) dan Nusa Ina serta Mutiara dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar di Kota Dobo, Kepulauan Aru.
Benar bahwa potensi Sumber Daya Alam di Tanah Maluku sangat melimpah, Secara umum Sumber Daya Alam terbagi dalam beberapa sektor utama yaitu Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Pertambangan & Energi.
Potensi SDA ini sebenarnya mampu menarik para investor dalam maupun luar negeri agar bisa dimanfaatkan semata-mata untuk kesejahteraan dan perkembangan masayarakat Maluku dan juga timbulkan multiplier effect untuk kemajuan Maluku saat ini dan dimasa yang akan datang.
Pertanyaannya, apakah kelima sektor ini sudah dimanfaatkan Pemerintah Daerah secara maksimal?.
Pertama, Potensi pariwisata yang sangat besar di Maluku selain menawarkan panorama bahari, Maluku memiliki laut dan pantai yang indah sehingga dapat untuk mengembangkan resort-resort yang berkelas agar menjadi daya tarik para wisatawan untuk terus berkunjung ke Maluku.
Objek wisata bahari di Maluku yang terkenal adalah Taman Laut Banda, Pantai Ngurtafur dan Ngurbloat di kota Tual, Pantai Pintu Kota di Ambon, Pantai Ora di Seram utara, Pantai Natsepa dan Sopapei di Suli, Pantai Batu kapal di Liliboi, Pantai Liang,Pulau Osi di Seram bagian Barat, Pulau Bair dan Goa Hawang di Kepulauan Kei dan masih banyak pantai yang terkenal.
Hal ini dikarenakan wilayah Maluku yang dikelilingi oleh laut membuat banyak pantai yang dapat ditemui di provinsi ini. Potensi wisata ini harus diperhatikan dan dikelolah dengan baik oleh Pemerintah Daerah.
Kedua, Potensi Perikanan Maluku memiliki sektor perikanan yang cukup baik. Dimana sumber potensi ikan mencapai 4,66 juta ton per tahun.
Namun apakah Maluku yang telah dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional, sampai saat ini masih terjadi eksploitasi ikan dari perairan Maluku masih terus terjadi, karena Maluku hanya menjadi wilayah tangkap, kemudian ikan langsung dibawah ke daerah lain untuk dikirim ke luar negeri.
Sekali lagi, Maluku hanya menjadi objek. Padahal, sebagian besar ikan dari Maluku ini menjadi pemasok pasar ikan internasional. Tapi, ikan yang ditangkap di Maluku tidak diekspor dari Maluku, tapi dari tempat lain.
Kalau saja, Maluku dapat bagian yang adil dari hasil tangkapan ikan di Perairan Maluku, maka Maluku tidak perlu terpuruk seperti saat ini.
Kebijakan Pemerintah Pusat lewat Program Strategi Nasional yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) akan menjadi solusi agar Maluku dapat mengelola hasil lautnya sendiri.
Namun sampai kini, dua program strategi nasional ini belum juga dapat direalisasikan akibat dari kerja-kerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang maksimal dalam menyiapkan sarana dan prasarana serta berbagai kebutuhan terkait dengan kesiapan pembangunan LIN dan ANP.
Ketiga, Maluku memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Maluku sudah terkenal sejak dulu dengan komuditas pala, cengkih dan juga kelapa yang sudah diperdagangkan ke seluruh dunia sejak masa Portugis saat menguasai Maluku.
Bukan saja itu, masih banyak hasil pertanian lainnya yang dapat dikekolah sebagai pengan lokal. Namun sayangnya karakteristik masyarakat Maluku ini masih cenderung konsumtif namun tidak produktif.
Hal ini disebabkan tidak hanya soal masyarakat yang kurang produktif dan inovatif namun disebabkan juga rentang kendali dan juga koneksifitas antar wilayah, perhatian Pemda dalam mengembangkan BUMD atau kelompok-kelompok usaha yang dapat mengembangkan hasil pertanian sehingga dapat dikelolah dan mempunyai nilai ekonomis, inilah yang tidak diperhatikan secara baik oleh Pemda.
Keempat, Maluku memiliki potensi pada sektor pertambangan & energi yaitu emas, nikel, tembaga, marmer dan blok Masela.
Potensi ini jika dikelolah dengan baik oleh Pemda untuk kesejahteraan masyarakat Maluku maka akan berakitab baik pula, namun jika tidak dikelolah dengan baik dan hanya untuk kepentingan segelintir orang, maka hasilnya tidak baik pula.
Jika dahulu Maluku dicari karena kekayaan rempahnya, kini dicari karena potensi kekayaan migas yang sangat luar biasa.
Provinsi Maluku kini menjadi incaran dan perhatian dunia. Blok Masela saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mensejaterahkan kehidupan orang Maluku.
Untuk itu Maluku perlu diberikan Otonomi Khusus Kelautan dengan kewenangan bagi Maluku untuk mengelola kekayaan lautnya, karena tanpa kewenangan pengelolaan laut, Maluku akan tetap miskin, mengingat wilayah daratannya kurang dari 10 persen.
Dari potret ini, walaupun Maluku memiliki sumber daya alam yang melimpah namun sampai saat ini belum terkelola secara optimal.
Sangat miris sekali jika Maluku saat ini masih terpuruk pada posisi keempat sebagai Provinsi Termiskin Di Indonesia.
Padahal Maluku yang memilik banyak kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat melimpah, dan selama ini digarap habis-habisan demi untuk kepentingan pembangunan nasional. Namun sampai saat ini Maluku masih tetap saja miskin.
Karena pada kenyataannya, pembangunan nasional yang belum sepenuhnya mengarah pada percepatan pembangunan diwilayah kepulauan terkhususnya Maluku sehingga mengakibatkan berbagai ketimpangan yang yang terjadi di tanah Maluku.
Jika dilihat memang belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk membangun Maluku yang aman damai dan sejahtera.
Tujuan dari pembangunan itu adalah semata-mata untuk kesejahteraan, untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut.
Otonomi khusus ataupun program strategis nasional ini adalah cara untuk mencapai pembangunan bukan sebagai tujuan dari pembangunan.
Artinya bahwa, jika dengan adanya otonomi khusus kelautan, ataupun program strategis nasional semisal LIN dan ANP, pertanyaannya adalah, apa yang akan Pemerintah Daerah lakukan? Apakah Pemda telah siap untuk menggarap seluruh Sektor-sektor yang merupakan potensi sumber daya alam di Tanah Maluku ini secara maksimal?.
Apakah Pemda telah mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka untuk menyambut program-program strategi nasional?.
“Jangan sampai kita kasih alat panjing kepada orang yang tidak tahu memancing”.
Dan jangan sampai kita menjadi penonton di rumah sendiri.
Apalagi Pemda saat ini berdasarkan data Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, satu diantaranya yaitu Provinsi Maluku.
Ini menandakan bahwa Pemda belum mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang kreatif serta inovatif dalam mengelolah semua potensi sumber daya alam di Provinsi Maluku.
Sehingga selalu berdalil bahwa Maluku ini miskin karena memiliki APBN yang kecil, tidak di perhatikan pemerintah pusat.
Padahal penyebab Maluku miskin bukan hanya terletak pada dua hal yang telah disebutkan tadi.
Artinya bahwa Kemiskinan di Maluku ini bukan AKIBAT dari APBN yang kecil atau tidak diperhatikan dari pemerintah pusat saja, melainkan Kemiskinan di Maluku adalah SEBAB dari Kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak tepat sasaran.
Maka wajar saja Maluku ini masih menduduki posisi keempat sebagai Provinsi termiskin. Apalagi dengan model kepemimpinan Pemerintah Provinsi saat ini yang anti kritik. (***)
Comment