AMBON,MRNews.com,- Sejumlah anggota DPRD Maluku menilai Pemerintah Daerah (Pemda) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Maluku tidak transparan soal anggaran dalam penanganan COVID-19.
Atas penilain legislator itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku yang juga Ketua Harian GTPP COVID-19 Maluku Kasrul Selang balik “menantang” para wakil rakyat agar mengundang pemerintah daerah dan GTPP pertemuan bersama agar bisa diberi data dan informasi progress penanganan COVID-19 termasuk penggunaan anggaran.
“Tidak transparannya dimana?. Coba tanya mereka. Apa harus dibuka setiap hari?. Apa diminta, khan tidak?. Kalau diminta yah kita sampaikan dan berikan. Khan ada tim pengawas COVID-19 yang dibentuk DPRD, bisa saling koordinasi,” ujar Kasrul saat dihubungi media ini, Senin (8/6) malam.
Menurut Kasrul, pihaknya sangat terbuka, tak saja soal anggaran tetapi juga bantuan-bantuan yang didapat dari pihak ketiga. Dimana setiap kali ada bantuan alat pelindung diri (APD) dan lainnya, dipertegas penyalurannya ke rumah sakit mana saja dan didistribusi ke kabupaten/kota.
Bahkan disetiap keterangan pers, diakui, Gugus Tugas terbuka soal alokasi, peruntukannya serta penggunaan. Dimana alokasi anggaran sebesar Rp 178 milyar disiapkan Pemda yang difokuskan bagi tiga hal penting, yakni keselamatan dan kesehatan Rp 60 milyar, daya tahan ekonomi Rp 53 milyar dan jaring pengaman sosial Rp 57 milyar.
“Dari alokasi itu, sampai saat ini, realisasi anggaran COVID-19 saat kita rapat dengan DPRD Jumat lalu sudah 16 miliar digunakan. Mulai dari biaya perawatan, makan warga dari kabupaten/kota dilokasi karantina, bantuan sosial 20 persen ke kabupaten/kota dan lainnya yang secara terperinci saya tidak hafal,” jelasnya.
Bahkan lanjutnya, sedari awal penyusunan rencana kerja (Renja) dan anggaran, Pemda dan GTPP COVID diawasi, didampingi dan dicek tim akuntabilitas dari BPKP Maluku, Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi.
“Anggaran yang keluar pun diverifikasi, harus ada SPJ. Baru kemudian diverifikasi dan setelah itu baru dicairkan lagi,” bebernya.
Sebelumnya diberitakan, dua legislator DPRD Maluku Turaya Samal (PKS) dan Elviana Pattiasina (Demokrat) menilai, Pemda dan GTPP COVID-19 Provinsi Maluku tidak transparan soal penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Maluku.
Menurut Samal, disatu sisi pemerintah membatasi aktivitas masyarakat, namun disisi yang lain, pemerintah tidak transparan soal penggunaan anggaran APBD maupun yang lainnya.
“Mungkin masukan saya, kita evaluasi Pemda dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku,” tegas Samal saat rapat antara tim pengawas COVID-19 DPRD bersama direktur sejumlah rumah sakit swasta di Kota Ambon di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (8/6).
Ditempat yang sama, dr Elviana Pattiasina juga mempertanyakan soal penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Pasalnya, Alat Pelindung Diri (APD) tidak didistribusikan ke sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kota Ambon.
“Ini lagi-lagi soal transparansi terkait anggaran. Kemudian muncul pertanyaan, anggaran itu hanya untuk gugus tugas sajakah, atau bagaimana? Nah, sebenarnya persoalan saat ini menyangkut pencegahan dan penanggulangan masalah COVID-19 ini, seharusnya rumah sakit swasta juga harus ada dalam bagian tim gugus tugas,” tegas Pattiasina.
Menurutnya, rumah-rumah sakit swasta juga harus dibantu dari sisi penganggaran maupun APD lewat GTPP COVID-19 Provinsi Maluku.
Untuk itu, Pattiasina meminta tim pengawas COVID-19 DPRD Maluku mengundang GTPP COVID-19 Provinsi, untuk membicarakan soal anggaran, agar sejumlah rumah sakit swasta ini bisa ada dalam bagian 50 persen anggaran penanganan COVID-19 yang dipotong pemerintah daerah.
“Kenapa sampai sekarang tidak ada? Para tenaga medis di rumah-rumah sakit swasta ini juga kan bertatap muka langsung dengan masyarakat, dalam hal ini yang terdampak maupun tidak. Ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, tetapi Pemda secara umum. Sudah berapa lama ini? Kok sampai sekarang belum bisa kami DPRD menerima penjelasan, bahwa mereka belum mendapat kontribusi dari bantuan APD,” tegasnya. (MR-02/MR-01)
Comment