AMBON,MRNews.com,- DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kota Ambon tahun 2020 berimbang antara pendapatan dan belanja yakni Rp 1,3 Triliun lebih atau naik dari tahun 2019 sebesar Rp 1,2 Triliun lebih.
Dimana pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1.303.933.399.094,06 sedangkan belanja Rp 1.314.033.399.094,06. Pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya sebesar Rp 193 Miliar lebih.
Kemudian bagian dana perimbangan Rp 906 miliar lebih. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 203 miliar lebih. Sementara belanja meliputi belanja tidak langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp 626 miliar lebih; belanja langsung bagi urusan wajib dan pilihan dianggarkan senilai Rp 687 miliar lebih.
“Dari rincian itu, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 10,100 miliar. Namun defisit ini tertutupi komponen pembiayaan penerimaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan APBD tahun 2019 sebesar Rp 12 miliar. Setelah dikurangi komponen pembiayaan pengeluaran untuk pembayaran penyertaan modal pemerintah kota Ambon pada bank pembangunan Maluku sebesar Rp 1,9 miliar, maka hasil berimbang,” beber walikota Ambon Richard Louhenapessy dalam paparannya saat sidang paripurna DPRD penetapan Perda APBD 2020 di ruang sidang paripurna, Jumat (22/11).
Sidang yang dipimpin ketua DPRD Ely Toisuta didampingi wakil ketua DPRD Rustam Latupono itu juga dibacakan kata akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda kota Ambon tentang APBD 2020. Sembilan fraksi menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2020 untuk ditetapkan jadi Perda APBD, namun disertai sejumlah catatan-catatan penting agar diperhatikan dan ditindaklanjuti demi kepentingan kemajuan kota dan kesejahteraan rakyat.
Fraksi Gerindra misalnya lewat juru bicara Cristianto Laturiuw menegaskan, postur APBD 2020 dimana belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, maka pihaknya mengingatkan pemerintah kota (Pemkot) agar realisasi belanja modal tahun 2020 harus mencapai 100 persen sesuai yang dianggarkan. Sementara Etha Siahay dari fraksi Golkar mendorong Pemkot agar menggerakan semua kekuatan dalam upaya optimalisasi pengelolaan PAD lintas OPD penghasil dan pelaku usaha agar pencapaian sesuai yang dianggarkan. (MR-02)
Comment