AMBON,MRNews.com,- Komisi I DPRD Kota Ambon mencatat, hanya tersisa 3-5 persen warga kota terdampak yang hingga kini telah terdata namun belum mendapatkan bantuan. Artinya, 95 persen warga kota Ambon sesuai hasil sinkronisasi data sudah disalurkan bantuan dari pemerintah kota (Pemkot).
“Apresiasi positif kepada Pemkot Ambon. Karena dari akumulasi semua bantuan dan seluruh desa, negeri, kelurahan di Ambon, tersisa 3-5 persen saja warga yang telah terdata namun belum mendapat bantuan. Sebagian besar 95 persen sudah mendapat,” ungkap ketua komisi I Zeth Pormes.
Masyarakat 3-5 persen itu diakuinya, ada dua kategori. Mereka yang sudah terdata tapi pagu DD-ADD di desa-negeri tidak bisa mencover karena jumlah orang terdampak COVID dan miskin baru over atau melebihi alokasi DD-ADD. Serta belum terdata sama sekali.
“Yang belum terdata ini Pemkot lewat Walikota khan tetap membuka ruang untuk mereka terus didata. Kita nanti lihat karena data fleksibel, bergerak terus. Tapi rata-rata di kelurahan semua sudah selesai, tersisa desa-negeri saja,” jelas ketua fraksi Golkar di DPRD usai rapat bersama sejumlah dinas teknis terkait penyaluran bantuan sosial, Selasa (14/7).
Negeri yang belum tuntas datanya ialah Batu Merah, Hative Kecil dan Passo. Mereka ini yang harus dicari solusinya. Bisa saja ada rapat Banggar DPRD dan TAPD Pemkot untuk plot anggaran khusus. Atau mungkin lewat kebijakan gugus tugas COVID akan diberikan bantuan.
“Semangat DPRD dan Pemkot, masyarakat yang sudah terdata, harus menerima bantuan. Kita bersama-sama lakukan fungsi untuk tetap membuka ruang fleksibel agar masyarakat yang belum terdata dan mendapat bantuan segera disikapi, dengan tetap kedepankan asas legalitas,” tandasnya.
Bantuan yang dimaksud ada dua kategori yakni BST, BPNT dan PKH dari pemerintah pusat serta desa-negeri untuk bantuan langsung tunai (BLT), Sembako di kelurahan. Calon penerima tidak bisa mendapat double. Artinya jika sudah dapat BLT, tidak lagi bisa peroleh bantuan sosial tunai (BST), demikian pula yang lainnya.
“Pemerintah data tapi akan dikembalikan ke desa-negeri untuk diverifikasi, ditetapkan dan dimasukan dalam penerima bantuan. Untuk Batumerah, Passo, Hative Kecil, nanti kita laporkan ke pimpinan DPRD dan DP3AMD lapor ke Walikota-Wawali, Sekkot agar bersama mencari solusi bagi mereka yang tidak mampu dicover DD-ADD,” tukas anggota DPRD dua periode itu.
Soal ada keluhan penerima PKH belum dapat bantuan, Pormes sarankan cek koordinator tiap desa-negeri. “Di rapat ada temuan misalnya satu KK dapat BST tapi juga ada nama di PKH atau yang lain sebaliknya. Data-data ini masih diverifikasi dinas agar tidak double,” tutupnya. (MR-02)
Comment