AMBON,MRNews,com.- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Orno mengaku, sektor perikanan menjadi andalan untuk terus didorong menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Potensi itu dapat dilihat dengan besaran produksi ikan secara nasional yang 30 persennya asal dari Maluku. Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku saat ini memerlukan perencanaan dengan desain pusat-pusat pendaratan ikan dan meminta pemerintah pusat untuk mendorong pihak ketiga masuk dan membangun di Maluku.
Pernyataan Wagub ini menanggapi masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Maluku yang menyoroti bagaimana memaksimalkan APBD dan PAD untuk kemandirian daerah dan juga belum terwujudnya target PAD yang ditetapkan di tahun 2018 dalam rapat paripurna DPRD Maluku dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018.
“Kalau target PAD tidak tercapai, sekalipun saya bersama pak Gubernur Murad Ismail baru menjabat, tapi dengan kondisi daerah kita seperti ini sebagaimana dikatakan semua fraksi bahwa kita mesti berlutut untuk kewenangan-kewenangan dikasih ke daerah agar bisa mengelola dan memaksimalkan potensi daerah, itu memang benar adanya. Kalau sepanjang itu tidak, tetap tidak,” tandas Wagub di Gedung DPRD Maluku, Rabu (14/8/19).
Wagub menjelaskan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Eropa dan Amerika Serikat sebulan lalu telah menyurati Gubernur Maluku bahwa akan menjadikan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebagai salah satu pusat ekspor ikan di bagian selatan. Olehnya Pemprov telah mengkoordinasikan hal ini dengan Pemkab MBD guna menyambut peluang tersebut dengan mendorong penyiapan kecukupan sejumlah infrastruktur yakin tenaga listrik dan fasilitas lainnya disana.
“Saya kira kalau kita dorong, mungkin kedepan bukan MBD saja, tetapi di Maluku bagian lain bisa dibuka. Ini bisa mendorong PAD. Meski upaya menuntut kepada pemerintah pusat agar daerah diberikan kewenangan mengelolah semua potensi daerah seluas-luasnya bagi peningkatan PAD agar terwujudnya kesejahteraan rakyat butuh waktu. PAD perlu kita tingkatkan itu hal mutlak. Kita butuh beberapa regulasi yang mungkin oleh eksekutif lewat dinas pendapatan daerah harus mengkajinya sehingga ada regulasi dari sisi aturan bisa menolong PAD kita,” urainya.
Upaya ini menurutnya, harus dilakukan mengingat Blok Masela akan beroperasi tahun 2027. Kemudian tambang tembaga di Wetar dan tambang emas di Romang yang juga tahun ini bereksploitasi. “Saya kira potensi meraup PAD ada disana dan harus didukung dalam aturan-aturan, karena kalu kita tidak maksimal soal ini kita akan kehilangan,” ungkap Orno dalam paripurna yang dipimpin kakil ketua DPRD Richard Rahakbauw itu.
Wagub membeberkan, kondisi seperti ini sudah terjadi, contohnya di wilayah Teon Nila Serua (TNS). Setiap tahun Maluku kehilangan devisa atau pendapatan, karena daerah itu dianggap daerah kosong dan tidak pernah disentuh pemerintah daerah dengan membangun fasilitas maupun pengawasan. “Hampir setiap tahun, setiap panen cengkeh dan pala ratusan ton dibawa ke Makassar dan Surabaya tanpa koordinasi dengan kita. Mesti harus kita membangun fasilitas misalnya dermaga, telkomsel dan lain-lain agar bisa kita pantau semua,” ungkap Wagub.
Selain itu tambahnya, angka kemiskinan harus berbanding lurus dengan realitas tingkat kemiskinan tiap daerah. Maka program atau proyek pembangunan mesti lebih fokus melihat angka kemiskinan di daerah. “Kebijakan anggaran harus lebih banyak. Tergantung penyebab kemiskinan yang dilihat di daerah itu. Dari infrastruktur misalnya jalan dan jembatan, mungkin kita dorong kesitu. Karena kalau kita tidak memperhatikan faktor-faktor itu sebagai penyebab ketertinggalan, pastinya tetap tertinggal dan daerah yang maju tetap maju,” tutupnya (*)
Comment