AMBON,MRNews.com,- Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang saat ini masuki level III merupakan solusi terakhir yang diambil pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang makin mewabah.
Sekretaris Kota Ambon A.G Latuheru katakan, PPKM sebetulnya sudah dibuat pemerintah diawal Pandemi Covid-19 dengan nama Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) selama dua Minggu.
Kemudian seusai PKM, dilanjutkan dengan PSBB yang dalam prosesnya sangat lama dan diikuti PSBB transisi. Kondisi Covid-19 ini sebetulnya sudah semakin baik saat masa PSBB transisi sebelum lebaran dengan angka konfirmasi hanya tersisa 47 kasus.
“Menurut pemerintah, PPKM adalah solusi terakhir dimasa pandemi Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” terang Latuheru dalam dialog publik yang diinisiasi Pemuda LIRA Kota Ambon di salah satu cafe, Kamis (29/7).
Namun dalam perjalanan lanjut Latuheru, pasca lebaran, kasus kembali naik dan itu membuat pemerintah kota (Pemkot) Ambon menerapkan PPKM mikro diperketat.
“Setelah regulasi Instruksi Mendagri yang baru turun maka ditindaklanjuti dengan instruksi Walikota nomor 5 dan 6 tahun 2021 tentang penerapan PPKM dengan perubahan nama PPKM level IV dan III, tidak lagi diperketat,” jelas Latuheru.
Pemkot akui Latuheru, sangat mengapresiasi dialog bertema “Dampak Covid-19 dan solusi terhadap pemberlakuan PPKM mikro di Kota Ambon ini.
Pasalnya beberapa kesempatan, pihaknya terus himbau agar menempuh jalan dialog/diskusi terkait PPKM, tidak harus demo ditengah situasi Pandemic COVID-19.
Sementara itu, Kepala Dinkes Ambon Wendy Pelupessy mengaku, vaksinasi adalah cara terbaik untuk meminimalisir peningkatan kasus terkonfirmasi positif Corona. Apalagi vaksin juga sudah terjamin aman dan halal.
“PPKM hari ini yang berjalan ketika diperketat dan level III sekarang sangat optimal. Karena dengan adanya pengetatan maka kasus bisa turun. Kasus sembuh kita per hari ini 66 persen, masih lebih rendah dari nasional 80,3 persen,” paparnya.
Untuk mencegah penularan Covid-19 akui Wendy, ada dua hal penting yaitu konsisten menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dan melakukan vaksinasi. Saat ini, warga kota Ambon yang sudah tervaksinasi sebanyak 116.341 orang atau 42,4 persen.
“Kita gencar vaksinasi, baik secara mandiri maupun libatkan TNI/Polri dan stakeholder lain, bahkan terus edukasi masyarakat agar mau divaksin. Dengan begitu, Insya Allah target Desember semua warga kota sudah tervaksin minimal 70 persen. Agar hert immunity di Ambon bisa didapatkan,” ujarnya di salah satu Cafe, lokasi dialog publik.
Sekretaris komisi I DPRD kota Ambon, Saidna Azhar Bin Taher menegaskan, DPRD selalu terbuka dan terus lakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah khususnya ketika diterapkannya PPKM mikro.
“Sejauh pemerintah melakukan kebijakan sesuai aturan PPKM kita apresiasi, namun yang tidak benar/tidak tepat kita wajib kritisi,” tandas politisi PKS itu.
Saidna lantas mengajak mahasiswa apabila ingin mengetahui tentang data penggunaan anggaran COVID-19 oleh pemerintah kota, maka bisa langsung menemui dirinya.
“Data laporan pertanggungjawaban dari Pemkot ke DPRD itu ada. Kalau mahasiswa mau, silahkan datang ke Kantor DPRD Kota Ambon, dan kita bisa pelajari bersama,” tuturnya.
Selain ketiga pembicara diatas, dialog publik yang juga hadirkan akademisi fakultas Hukum Universitas Pattimura Dr Jemmy Pietersz, para mahasiswa mempertanyakan kebijakan Pemkot mengenai PPKM mikro yang dianggap tidak pro rakyat terutama terkait bantuan sosial (Bansos) dan proses vaksinisasi.
“Kami mempertanyakan mengenai vaksinasi. Jika warga tidak divaksin maka mereka tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah, ini namanya pemaksaan,” terang Samsir Renhoat, salah satu mahasiswa.
Selain Renhoat, Jihad mahasiswa IAIN Ambon yang sering lakukan demo menolak PPKM mengaku, pihaknya membutuhkan transparansi anggaran COVID-19 dari Pemkot Ambon. Sebab ini bukan menjadi rahasia. (MR-02)
Comment