AMBON,MRNews.com,- Incumbent pimpinan DPRD provinsi Maluku maupun kabupaten/kota dari partai Golkar dianggap berpeluang meneruskan posisinya itu untuk memegang palu lima tahun kedepan periode 2019-2024 karena mempunyai nilai lebih salah satunya pengalaman dan kematangan terhadap proses politik di tingkat legislatif dan eksekutif. Sebab dalam politik harus menghindari kepemimpinan yang instan.
“Soal incumbent di posisi pimpinan DPRD memang punya nilai lebih karena dalam politik itu jangan sampai terjadi kepemimpinan yang instan, belum berproses dari bawah tapi langsung. Kalau pengalaman itu sudah cukup, matang saya kira akan lebih diutamakan,” ujar ketua bidang organisasi DPP Golkar Taufik Hidayat kepada awak media di The Natsepa Hotel, Suli Maluku Tengah usai rapat pleno penetapan nama calon pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, Jumat (30/8/19) malam.
Sesuai surat edaran DPP kata Taufik, untuk calon pimpinan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan rapat pleno yang dihadiri pengurus satu tingkat diatasnya jika provinsi itu DPP dan kabupaten/kota DPD I. Hasilnya, sudah terjaring empat nama khusus provinsi yakni wakil ketua DPRD Maluku saat ini Richard Rahakbauw, ketua fraksi Golkar Rasyad Effendi Latuconsina, ketua komisi C Anos Yermias dan Fredy Rahakbauw.
“Hasil ini nantinya akan segera disampaikan kepada DPP melalui tim seleksi (Timsel) untuk diputuskan satu nama pimpinan DPRD. Hadirnya empat nama itu juga sesuai hasil Timsel pengurus DPD provinsi yang dibentuk. Pleno menyepakati empat nama untuk diusulkan ke DPP,” sebut mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ditanya kapan hasil tersebut sudah dikeluarkan DPP, dirinya memastikan persisnya sebelum pelantikan anggota DPRD provinsi Maluku yang sesuai jadwal pada 16 September. Sementara empat kabupaten/kota lain yang Golkar berhasil ada pada unsur pimpinan tentu mengikuti, karena jadwal pelantikan seluruhnya diatas tanggal 10 September. “Insya Allah sudah bisa diketahui keputusan DPP yang nantinya akan disampaikan ke pengurus DPD I. Empat kota/ kabupaten lain mengikuti. Di Maluku khan semua pelantikan diatas tanggal 10,” paparnya.
Lebih lanjut kata Taufik, kriteria sebagai pimpinan DPRD dari Golkar basis penilaian yang digunakan sesuai PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela). Dimana nilai-nilai itu akan digali dari apa yang nanti disampaikan. Artinya tidak serta merta yang diusulkan itu DPP menentukan salah satunya tanpa lewati proses komunikasi, dialog dan interview. “Dalam penggalian, DPP akan didampingi pengurus provinsi. Kita akan tanya kenapa ini, lalu apa kelebihan dari satu dengan lainnya. Ada proses di Timsel,” beber mantan Plt ketua DPD I Jambi.
Disinggung soal hasil perolehan suara Golkar di Maluku saat Pileg 2019 turun memang diakuinya dari hasil evaluasi sebenarnya jauh dari harapan DPP sebab di tingkat nasional Golkar kehilangan kursi. “Saya yakin ini akan menjadi satu motivasi cukup kuat untuk memperbaiki hasil tersebut. Saran saya, lupakan masa lalu kita harus menatap masa depan. Menyiapkan diri lebih baik kedepan,” demikian Taufik.
Diketahui, untuk nama-nama calon pimpinan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan dan diusulkan ke DPP yakni Kota Ambon; Ely Toisuta, Frederika Latupapua Noya Margaretha Siahay Zeth Pormes, Buru Selatan; Jamatia Booy, Asriyani Tomia, Vence Titawael, Seram Bagian Timur (SBT); Agil Rumakat, Husean Kelilauw, Ismail Rumbalifar serta Buru; Iksan Tinggapy, Jaidun Saanun, Rum Soplestuny, Rustam Mahulete dan Fandi Umasugi. (MR-02)
Comment