AMBON,MRNews.com.- Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbau mendesak pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk segera mengambil langkah guna menyelesaikan pembangunan dermaga penyeberangan feri di Desa Wakarleli, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD) yang terhambat pembangunan dikarenakan masalah lahan yang diklaim Kim Markus dengan meminta pembayaran lahan sebesar Rp1,5 Miliar.
Hal ini terungkap saat rapat mitra di DPRD Maluku yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw.
Disayangkan Rahakbau, proyek pembangunan dermaga penyeberangan yang menggunakan anggaran APBN mestinya didukung agar pembangunannya bisa cepat diselesaikan. Karena masalahnya ada pada lahan maka merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten MBD.
” Dari penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya, masalahnya ada pada lahan yang diklaim Kim Markus . Karena itu proses pembangunan dihalangi” ujarnya.
Untuk mengamankan pekerjaan maka diharapkan koordinasi bersama Pemda, Polisi dan TNI untuk memback-up pembangunan, sehingga bisa diselesaikan secara baik.
“ DPRD Maluku tetap memberikan suport agar kemudian proses pembangunan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat bisa menikamati ” demikian Rahakbauw. ( MR-01)
Comment