AMBON,MRNews.com,- Komisi I DPRD kota Ambon janji segera melihat korban dampak gempabumi yang masih ada di sejumlah lokasi pengungsian di kota Ambon guna menyerap aspirasi terkait pelayanan kebutuhan. Seperti Passo transit, Passo lembah agro, Taeno Rumahtiga dan lainnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap tugas-tugas pemerintah, selain memang menjadi tanggungjawab sebagai wakil rakyat.
“Kita akan turun langsung lihat pengungsi di sejumlah lokasi. Lihat fakta lapangan, apakah pengungsi pada beberapa lokasi, bantuan dari pemerintah sudah diterima secara maksimal atau belum. Nanti kita on the spot. Mereka sudah diperhatikan atau belum. Kebutuhan kesehatan dan lainnya bagaimana. Bukan disana saja, di Lateri puncak, Halong Atas juga banyak tapi mereka kebanyakan mengungsi,” ungkap ketua komisi I DPRD kota Ambon Zeth Pormes kepada awak media usai melakukan rapat koordinasi dengan BPBD, dinas kesehatan dan dinas sosial kota Ambon di ruang rapat pimpinan DPRD, Kamis (31/10/19).
Selain pengawasan mendukung pemerintah dalam penanganan bencana kata Pormes, hasil rapat juga menegaskan soal penganggaran dan regulasi. Apakah anggaran yang disalurkan sudah dijalankan sesuai peruntukannya atau tidak atau perlu tambahan dana lewat persetujuan DPRD, akan perjuangkan. Soal regulasi, kedepan memang harus ada Perda yang mengatur tentang mitigasi bencana, juga pembangunan infrastruktur atau rumah tahan gempa sehingga IMB harus ada rekomendasi utamakan tahan gempa. Juga meminta SKPD terkait agar memvalidasi, verifikasi dan update data pengungsi setiap saat sehingga ketika usai gempa, sudah ada data pasti.
Untuk jumlah pengungsi sesuai data BPBD by name by address diakui Pormes, hanya 306 KK yang memang rumahnya rusak berat, sedang 394 unit maupun ringan 931 unit. Dimana khusus rusak berat nanti mereka yang akan dibantu BNPB baik dalam pemberian uang jaminan sewa maupun uang pembangunan hunian. Sesuai laporan awal dinas, perlu diberi atensi bahwa Pemkot sudah melakukan langkah-langkah penanganan pengungsi dengan baik. Bahwa terjadi fluktuasi data pasti karena sampai saat ini belum ada patokan valid meski sudah diverifikasi, jadi acuan BNPB namun karena gempa masih terjadi jadi tidak bisa diprediksi.
“Paling tidak rekomendasi dari BPBD, bahwa konstruksinya sesuai rujukan rumah tahan gempa. Komisi juga akan berjuang bersama Pemkot meminta dari BNPB agar paling tidak ada bantuan alat pendeteksi sismik dini gempa. Dana siapa pakai untuk Ambon 1,5 miliar dari BNPB tahap pertama digunakan untuk penanganan korban gempa. Tahap kedua mereka baru ajukan 35 miliar lebih. Dana tak terduga Pemkot dari APBD belum digunakan, masih dari BNPB. Hanya pos dari Dinsos untuk beli makanan siap saji saat gempa 26 September. Itu semua menurut penjelasan BPBD dan dinsos. Nanti kita akan coba konfrontir,” demikian ketua fraksi Golkar. (MR-02)
Comment