by

Pimpinan DPRD “Ogah” Penuhi Desakan Paripurna Internal

AMBON,MRNews.com,- Pimpinan DPRD kota Ambon masih “ogah” penuhi desakan 20 anggota DPRD yang berkeinginan melakukan paripurna internal, untuk mengevaluasi sejumlah persoalan krusial termasuk di internal DPRD.

Wakil ketua DPRD kota Ambon Rustam Latupono katakan, seluruh agenda mengikuti tata tertib (Tatib) DPRD. Dimana paripurna internal keseluruhan bisa digelar, hanya berdasarkan pada dua aspek.

Misalnya penetapan berkaitan peraturan daerah (Perda) dan hasil reses. Kedua, pengumuman terkait rolling alat kelengkapan dewan (AKD) dan ketua fraksi.

“Itu dua aspek yang dimungkinkan dalam Tatib DPRD untuk paripurna secara internal. Tapi kalau hal-hal diluar itu, kita tidak bisa bikin paripurna internal,” tandas Latupono kepada awak media di Baileo Rakyat Belakang Soya akhir pekan lalu.

Karena itu keinginan sejumlah anggota DPRD untuk paripurna internal kata Latupono, nanti akan diramu lagi.

“Kan intinya dari situ ada baper-baperan saja sebenarnya. Tidak perlu lah jadi berita heboh. Karena keinginan itu juga bukan kepentingan masyarakat,” ingatnya.

Sebaliknya bila itu kepentingan masyarakat mengenai mereka lapar, tidak menjadi persoalan diminta paripurna internal.

“Kalau soal diluar itu, kita respon positif lah,” terangnya.

Keinginan sejumlah kawan-kawan itu, pimpinan kata Latupono, sudah merespon, tapi bukan dalam bentuk paripurna internal namun lewat kanalisasi ditingkat fraksi.

“Kita mau minta kira-kira apa yang menjadi substansi sehingga mereka memberi keluhan itu dan sudah diselesaikan ditingkat fraksi. Nanti kita ketemu semua lah. Kan tiap hari kita ketemu,” ungkap politisi Gerindra.

Latupono lantas meminta hal itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena memang tidak ada masalah krusial di DPRD.

“Jangan seakan-akan ada problem besar, tidak ada. Ini kan soal kecemburuan saja, ada yang berangkat dan tidak. Bagi saya itu bukan berita menarik untuk rakyat tonton lah. Lucu, kita buat hal-hal yang jadi lelucon,” tukasnya.

Beda ketika yang teriak-teriak adalah soal kepentingan masyarakat, tidak ada masalah, bukan hal yang tidak substansial.

“Keluhan itu tetap yang namanya pimpinan apapun bentuknya, anggota mau bilang apa kita respon positif. Sebab namanya pimpinan kan siap untuk dikritik, siap dicaci maki,” kuncinya.

Sebelumnya diketahui, kurang lebih 20 anggota DPRD kota Ambon lintas fraksi secara tegas meminta pimpinan DPRD gelar paripurna internal, yang salah satunya untuk mengklarifikasi terkait adanya temuan BPK senilai Rp 5,3 M terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2020 Kota Ambon. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed