AMBON,MRNews.com,- Komisi I DPRD Kota Ambon mendukung langkah pemerintah kota (Pemkot) Ambon untuk mengambil alih Benteng Victoria yang sudah menjadi cagar budaya sebagai aset Pemkot kedepan. Namun memang, upaya itu tidak mudah karena prosesnya bakal memakan waktu panjang. Pasalnya, Pemkot mesti juga merelokasi markas Kodam (Makodam) XVI/Pattimura yang berada di areal Benteng. Soal ini, sudah mendapat lampu hijau dari KASAD dan Pangdam.
“Pada prinsipnya kita mendorong Pemkot bisa tuntaskan. Karena sejauh itu dia demi kepentingan pemerintah dan masyarakat kota Ambon. Publik juga sudah ketahui bahwa Benteng Victoria kedepan karena sudah jadi cagar budaya maka akan dijadikan destinasi wisata sejarah dan budaya,” ungkap Sekretaris Komisi I Saidna Azhar Bin Tahir kepada media ini di Baileo Rakyat Belakang Soya, Sabtu (25/1/2020).
Artinya jika pengambil alihan itu terealisasi kedepan, maka diakui Saidna, akan ada sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi Kota Ambon. Sehingga komisi tentu setuju dengan berbagai rencana tindak lanjut (RTL) yang dilakukan Pemkot untuk melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di pusat guna pengambil alihan benteng tersebut, dimulai dari KASAD pekan lalu.
“Yang saya tangkap khan mulai prosesnya di 2022. Tapi penjajakan ke KASAD dan beberapa pihak itu sudah menjadi starting. Dari sisi penganggaran nanti mulai dialokasikan dari 2022, kurang lebih sampai 2026. Maka kalau bicara dalam kepentingan mengambil alih fungsi Benteng Victoria sudah pasti kita dorong. Sebab Benteng itu banyak situs sejarah yang harus diketahui masyarakat. Selama ini terhalang karena ada Makodam TNI-AD,” jelasnya.
Terkait relokasi Makodam XVI/Pattimura yang rencananya ke Negeri Tawiri, prinsipnya kata politisi PKS, ini pekerjaan yang sudah disepakati sekitar tahun 2016-2017 antara Pemkot dengan DPRD. Apalagi ada respons baik Gubernur, mantan Panglima TNI hingga difasilitasi ke KASAD. Tinggal bagaimana langkah Pemkot konsisten menjalankannya, sebab pasti juga akan berhubungan dengan anggaran.
Disinggung ada rencana tukar guling oleh Pemkot demi keinginan itu dengan mengorbankan Balaikota ke pihak ketiga, bagi Saidna, itu merupakan opsi kedua yang ditawarkan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dengan kemungkinan opsi pertama yakni kemampuan APBD atau APBN tidak mampu membiayai pembebasan lahan di Tawiri maka opsi menjual aset perkantoran Pemkot yang saat ini digunakan bisa saja berjalan.
“Itu hal tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Tentu ada hitung-hitungannya. Kita harap tidak sampai opsi kedua. Harus didudukan semua persoalan. Sebab pasti pertanyaannya kalau wilayah itu mau dilakukan apa. Jangan sampai lah pada pilihan mencari investor untuk tukar guling. Harus juga dibicarakan bersama DPRD. Pemkot khan baru sebatas tim kecil yang dibentuk untuk penjajakan, buka peluang. Kalau ada respons positif, pasti akan koordinasi dengan DPRD lalu membentuk tim bersama,” sebut anggota DPRD dapil Baguala-Teluk Ambon.
Terhadap hal itu, dirinya mengaku sudah menghubungi kepala dinas Pariwisata kota Ambon, untuk sekembali dari DPRD tugas keluar daerah, akan melakukan rapat kerja. “Karena Benteng Victoria berkaitan dengan aspek wisata, jadi secara kemitraan kita pasti akan undang Kadis. untuk menjelaskan beberapa hal. Ini khan sifatnya akumulatif, bukan cuma satu dinas. Kepentingan Pemkot yang didalamnya melibatkan semua dinas,” pungkasnya. (MR-02)
Comment