AMBON,MRNews.com,- Ucapan merasa bersalah dan minta dimaafkan bukan minta maaf Menkopolhukam Wiranto melalui konferensi pers bersama sejumlah warga Maluku yang bermukim di Jakarta beberapa hari lalu berbuntut panjang. Aliansi Kapitan Maluku pun mendesak mantan ketua umum partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu datang ke Provinsi Maluku dan meminta maaf secara langsung kepada masyarakat yang telah dibuat gusar dan marah karena pernyataan pengungsi korban gempa menjadi beban bagi pemerintah.
“Sebagai bagian dari pemerintah apalagi sekelas menteri koordinator, pak Wiranto tidak boleh mengeluarkan pernyataan seperti itu apalagi sifatnya sudah tendensius dan blamming the victim (menyalahkan korban). Mestinya beliau lebih mengedepankan soft communication dan sikap kenegarawanan yang memahami situasi kebathinan masyarakat Maluku, khususnya para korban gempa yang sedang berduka dan kehilangan segala sesuatu bahkan trauma berat,” ujar Eliza de Lima, salah satu satu anggota aliansi.
Aliansi yang berisikan sejumlah pemuda Maluku berikatkan kain berang di kepala itu menyampaikan sikap tegas mereka untuk Wiranto melalui aksi damai #malukumenggugat di depan gong perdamaian pusat kota Ambon dan selanjutnya ke kantor Gubernur Maluku untuk “tabaos” sekaligus menyerahkan empat tuntutan kepada kepala biro hukum dan HAM Setda Maluku Henri Far-far mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail yang menerima aksi mereka, Selasa (8/10/19).
“Kami mendesak pak Wiranto Menkopolhukam RI datang ke Maluku dan meminta maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat, khususnya para korban gempa yang hingga saat ini masih sangat terlukai oleh pernyataan beliau yang mengatakan pengungsi terlalu besar menjadi beban pemerintah. Dengan kata lain, pernyataan minta dimaafkan-nya pak Wiranto itu kami tolak,” tukas Yosephus Rusunwuly selaku koordinator lapangan di halaman kantor Gubernur Maluku.
Pihaknya juga mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Wiranto dari jabatannya sebagai Menkopolhukam dan tidak mengakomodirnya lagi pada kabinet jilid II sebagai menteri apapun. Kemudian, mengutuk keras pihak-pihak yang akan atau sudah mengeksploitasi permasalahan ini sebagai komoditi politik untuk melobi jabatan atau posisi tertentu di pusat atau pula mendapatkan sesuatu yang sifatnya materialistis. Sebab saat mereka menikmatinya, korban gempa kehujanan dan kedinginan di hutan dan gunung.
Terakir sebutnya, mendesak pemerintah pusat terutama Presiden Joko Widodo untuk lebih memperhatikan pembangunan di Maluku, terutama memberi pemberlakuan khusus berupa Otonomi Khusus (Otsus) Kepulauan kepada Maluku dan memperjelas status Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Apa yang kami suarakan ini sebagai respons moral terhadap pernyataan pak Wiranto yang sangat melukai kami orang Maluku. Sebab bagi kami, identitas keMALUKUan lebih besar daripada bangsa, karena disitulah Pancasila ditemukan,” tutupnya. (MR-02)
Comment