AMBON,MRNews,com.- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan menyoroti tidak transparannya data dan laporan terkait kegiatan penyaluran bantuan serta kegiatan pelatihan terhadap koperasi yang ada di dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku. Karena itu, dirinya meminta agar dinas melengkapi agar bisa dipelajari sekaligus sebagai bahan dalam persiapan pengawasan di 11 kabupaten/kota.
“Data mesti disiapkan sebelum kita melakukan pengawasan, jangan sampai terkesan fiktif seperti sebelumnya,” ujar Hurasan.
Ditambahkan, dinas juga mesti memberikan data terkait jumlah dan kondisi koperasi di Maluku terutama yang mendapatkan dana bergulir.
“ Sebab komisi mendapat laporan dari anggota koperasi kalau banyak sekali manajemen koperasi yang tidak benar namun masih mendapatkan bantuan dana bergulir. Kita juga mesti tahu berapa banyak yang melakukan RAT tepat waktu dan tidak tepat waktu” tandasnya.
Menurutnya, dari data yang ada maka program dan kegiatan dinas koperasi banyak sekali diisi dengan pelatihan yang menggunakan dana yang cukup besar padahal tidak diimbangi dengan data lengkap tentang kondisi koperasi. Mestinya harus dilaporkan berapa jumlah koperasi, berapa yang masih aktif dan berapa yang sudah pasif disertai dengan berapa nominal dana yang diterima.
“ Ini penting sebab, dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang diusahakan dapat mendorong kewirausahaan” katanya.
Sedangkan dibagian Badan Diklat, banyak dilakukan kegiatan pelatihan tetapi efeknya tidak ada sebab banyak sekali koperasi yang tutup. Fakta menunjukkan kalau kegiatan pelatihannya tidak memenuhi harapan. Kalau memperhatikan APBD tahun anggaran 2017 hingga 2019, anggaran pelatihan cukup besar tetapi progresnya tidak dilaporkan. (MR-01)
Comment