AMBON,MRNews.com,- Dari mayoritas fraksi yang bersuara soal kebijakan Rapid atau Swab untuk semua anggota DPRD kota Ambon, hanya fraksi PKB yang menolak kebijakan tersebut. Hal itu diungkap sekretaris fraksi PKB-PKPI Gunawan Mochtar.
“Yang jelas fraksi PKB tidak mendukung langkah itu. Silahkan fraksi lain termasuk pimpinan DPRD dukung, tapi fraksi PKB menolak kebijakan itu,” tegasnya kepada awak media di DPRD kota Ambon, Rabu (5/8).
Penolakan itu karena menurut Gunawan, selama ini fraksi PKB menilai Pansus COVID-19 dan DPRD secara kelembagaan tidak tegas terhadap pemerintah kota (Pemkot). Pemkot tidak terbuka soal anggaran COVID yang terpakai rinciannya padahal rakyat perlu tahu.
Dirinya bahkan menyentil soal perpanjang PSBB transisi yang sudah ditahap II yang cuma penambahan jam operasional dan dibukanya kembali beberapa usaha.
“Jangan cuma karena anggaran lalu perpanjang PSBB, tapi realisasinya bagaimana?. Kajian epidemologinya bagaimana?, Lalu pasien karantina itu dimana-mana?. Beta minta rincian, anggaran COVID dipakai untuk apa?. Apakah uang dihabiskan untuk Satpol PP dan tentara jaga di jalan-jalan?. Untuk menakut nakuti warga?,” tanya dia.
Gunawan pun meminta pimpinan DPRD tegas agar semuanya jelas dan tertanggungjawab ke publik.
“Pemerintah jangan bikin aturan yang buat publik bingung. Misal, pemerintah larang orang tidak sholat berjamaah, tutup gereja dan masjid tidak boleh ibadah. Lalu pasar dibuka?. Clusternya banyak dimana,?. Kajiannya bagaimana?. Gustu dan Pansus DPRD ada kajian kaseng?. Apakah benar pasien meninggal Covid atau penyakit bawaan?,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, ketua DPRD kota Ambon Ely Toisuta menerangkan, apa yang terjadi dengan DPRD provinsi, untuk DPRD kota tidak ada masalah karena anggota beberapa kali melakukan kunjungan tetap dilampiri hasil Rapid tes. Kalau hasilnya non reaktif bisa berangkat, tapi kalau reaktif, tidak bisa.
“Jadi kalau diusulkan semua anggota Rapid dan Swab tes, beta kira seng ada masalah. Tinggal nanti beta akan berkoordinasi dengan dinas terkait supaya bisa dilakukan tes di kantor. Itu juga lebih bagus supaya teman-teman dalam melakukan kunjungan ke luar daerah aman. Termasuk semua pegawai sekretariat DPRD juga harus tes,” tegas Ely.
Senada, sekretaris DPRD Elkyopas Silooy turut mendukung seluruh pegawai sekretariat DPRD juga Rapid/Swab tes. “Lebih baik Swab sekalian supaya tahu hasilnya. Tinggal nanti pimpinan koordinasi dan jadwalkan kapan tes, semua pegawai wajib tes,” urainya. (MR-02)
Comment