AMBON,MRNews.com,- Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena berjanji, aspirasi pendemo dari OKP agar pemerintah pusat dapat mengevaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan diteruskan ke Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
“Tidak semua tuntutan bisa direspons sebab ada yang jadi domain pusat dan daerah. Namun kami memberi garansi apa yang disampaikan akan diteruskan lewat surat resmi ke Menteri ESDM RI dan tembusannya nanti ke rekan-rekan pendemo,” ujarnya, Jum’at (9/9).
Dikatakan, keputusan menaikkan harga BBM oleh pemerintah pusat tentu atas sejumlah pertimbangan matang. Salah satunya karena harga minyak dunia yang naik dan pasokan pangan yang terhambat akibat adanya perang Rusia-Ukraina.
Oleh karena itu sebagai suatu sistem yang memiliki kesatuan, pemerintah kota (Pemkot) Ambon harus ikuti apa yang jadi keputusan pemerintah pusat.
“Maka Pemkot gerak cepat dan mau tidak mau harus segera lakukan penyesuaian terhadap keputusan itu. Bagaimana jika kita lambat ambil keputusan, masyarakat pasti susah, roda ekonomi mandek,” jelasnya.
Sehingga sambungnya, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan kota (Angkot) seiring naiknya harga BBM. Yang mana itu
telah lalui cakapan intensif dengan Organda, ASKA, para ketua jurusan serta terakhir ke DPRD sebelum tiba pada finalisasi keputusan resmi.
“Kita tidak bisa tunggu lama, maka dalam waktu dua hari kita koordinasi intensif juga dengan DPRD, guna memperhatikan, menghitung dan mempertimbangkan semua aspek, sebelum ambil keputusan soal kenaikan tarif Angkot,” ulasnya.
Demikian pula untuk bantuan langsung tunai (BLT) BBM tambah Wattimena, sudah ada instruksi dari pemerintah pusat agar 2% dari dana alokasi umum (DAU) yang diterima direfocusing untuk dialokasi ke masyarakat.
Diketahui sebelumnya, gelombang demo mahasiswa dan OKP di Kota Ambon pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyesuaian tarif angkutan kota (Angkot) terus terjadi.
Demo datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ambon, Rabu (7/9) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon sehari kemudian guna menyuarakan kepentingan masyarakat ke pemerintah dan DPRD.
Balaikota Ambon, Kantor Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi menjadi sasaran demo. Mereka membawa sejumlah pamflet bertuliskan kritikan atas keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM, alokasi BLT BBM maupun penyesuaian tarif Angkot.
Ketujuh poin tuntutan itu yakni;
- Meminta Pemerintah mencabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
2. Meminta Pemerintah Mengendalikan Penggunaan BBM bersubsidi.
- Meminta Pemerintah Segera Merealisasikan Perpres No.55 Tahun 2019.
- Meminta Pemerintah Memangkas Anggaran Belanja yang Tidak Berdampak pada Rakyat Kecil.
- Meminta Pemerintah Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Negara.
- Meminta Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan DPRD memberantas mafia minyak di bumi raja-raja.
- Meminta Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Provinsi untuk mengkaji ulang kebijakan penyesuaian kenaikan harga angkutan umum dan harga transportasi laut.
“Kami harap, tuntutan kami bisa diteruskan Pemerintah Kota (Pemkot) ke pemerintah pusat terutama Menteri ESDM. Serta kami harapkan hasil kajian Pemkot soal penyesuaian tarif Angkot sebagai dampak kenaikan BBM bisa juga disampaikan ke kami,” sebut Ketua GMKI Cabang Ambon Josias Tiven. (MR-02)
Comment