AMBON,MRNews.com,- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Menteri Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa ada 7 isu strategis wilayah kepulauan Maluku yang harus menjadi perhatian karena mengakibatkan lambatnya pembangunan wilayah Maluku bahkan pulau Papua. Hal itu diungkapkannya saat membuka konsultasi regional penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024 di Santika Hotel Ambon, Kamis (12/9/19).
Dalam paparannya, Menteri Bambang katakan, 7 isu strategis itu yakni pertama; pengembangan industri skala kecil menengah berbasis sumberdaya alam belum optimal, kedua; konektivitas yang memadai dan terintegrasi masih belum terwujud khususnya kepulauan Maluku konektivitas intra-pulau dan inter-pulau belum memadai, ketiga; potensi kawasan pariwisata berbasis alam dan budaya belum dikembangkan dengan baik.
Keempat, relatif masih tingginya potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi yang komprehensif, kelima; infrastruktur dan layanan dasar yang masih terbatas, keenam; ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan atas perubahan iklim, bencana dan polusi serta akibat kesenjangan dan kemiskinan perkotaan, ketujuh; pelayanan SPM yang masih perlu ditingkatkan.
Meski begitu diakui Bambang pertumbuhan Maluku dan Maluku dalam rentan 2011-2018 relatif tumbuh tinggi dibandingkan dengan Papua dan Papua Barat yang relatif rendah, yakni di angka 6,64 persen dan 6,04 persen untuk Maluku Utara-Maluku, sedangkan 4,76 persen dan 4,87 persen dicapai Papua-Papua Barat. Sementara baik Maluku maupun Papua, komoditas ekspor sangat bergantung pada sektor pertambangan, per 2018 Maluku total ekspor USD 77,8 juta, Maluku Utara USD 680 juta, Papua Barat USD 2,8 miliar dan Papua USD 3,9 miliar.
“Untuk mengatasinya, maka arah kebijakan pembangunan wilayah Maluku yakni mengupayakan pusat pertumbuhan dan pengembangan potensi wilayah dengan memantapkan perannya sebagai lumbung perikanan nasional (LIN). Diikuti strategi pembangunan melalui mengembangkan komoditas unggulan kakao, kelapa, pala dan perikanan tangkap, mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi, pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan” bebernya.
Strategi lainnya lanjut Bambang, yakni mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa, penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata, percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan, percepatan penerapan SPM dan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana serta penguatan sistem mitigasi bencana.
Menanggapi paparan Menteri, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku, hal yang membuat lambatnya pembangunan Maluku juga salah satunya karena semua izin investasi dari pemerintah pusat sehingga prosesnya terkesan mandek. Sebab pemerintah provinsi kewenangan kecil atau bahkan tidak ada. Misalnya, investasi HPH izin diteken Menteri KLHK dan pengelolaan laut oleh Menteri Perikanan, sementara Gubernur hanya menanti prosesnya. Ini yang mesti jadi perhatian serius pemerintah pusat disamping persoalan pembangunan lainnya seperti masalah kemiskinan.
Konsultasi regional itu selain diikuti esselon I dan II dari Kementerian Bappenas, juga hadir Wakil Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Papua Barat, Bupati/Walikota se-Maluku Maluku Utara dan Papua-Papua Barat, para kepala Bappeda dan stakeholder terkait lainnya. (MR-02)
