by

Tak Becus Urus Partai, MI Dikritisi Kader Perempuan PDI Perjuangan

-Politik-246 views

AMBON,MRNews.com.- Sejumlah kader perempuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Maluku angkat suara menyikapi kinerja Ketua DPD PDI Perjuangan, Murad Ismail yang harus mengakhiri masa kepemimpinannya pada partai besutan Megawati Soekarno Putri dengan dipecat padahal masa waktu kepemimpinan belum berakhir.

Coretan kinerja Murad menjadi catatan buram dalam sejarah kepemimpinan partai berlambang banteng gemuk yang identik dengan partai wong cilik.

“Bagaimana mungkin, seorang ketua DPD mendukung isterinya yang juga kader PDI Perjuangan untuk meloncat ke partai lain dengan begitu entengnya sebagai calon anggota DPR RI. Sementara semua kader di Maluku dari ranting hingga DPD sementara berproses dengan tahapan yang akan digelar sebagai pesta demokrasi serentak di tahun 2024 mendatang. Ini sikap tidak etis dan tidak elegant sebagai seorang pimpinan partai sebesar PDI Perjuangan,” ujar kader perempuan PDIP, Sugeng Koangit.

Bahkan sikap kepemimpinan Murad tidak layak dijadikan contoh yang baik bagi semua kader PDI Perjuangan di Maluku.

Tak hanya itu, menurut Sugeng, sebagai ketua DPD mesti melihat kepentingan seluruh kader di Maluku. Sayang, sebagai Murad lebih condong membela kepentingan isterinya ketimbang melihat kepentingan besar partai. Sikap seorang Ketua DPD yang mencoreng wajah kepemimpinanya sendiri.

“Marwah kepemimpinan seorang Murad Ismail yang adalah ketua DPD PDI Perjuangan jatuh, hanya gara-gara memperjuangkan kepentingan dan kemauan isterinya daripada melihat kepentingan organisasi,” sesalnya.

Gaya loncat partai yang dilakukan kader partai sekaligus isteri Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Widya Murad Ismail ke Partai Amanat Nasional (PAN) disaat struktur partai sementara bekerja menyambut moment Pilkada serentak 2024 sebagai tindakan politik yang tidak elok.

“Harusnya sikap sebagai kader sekaligus isteri ketua partai menjadi contoh yang baik bagi kader lain bukan malah mencoreng muka sendiri. Bahkan loncat partai adalah sikap politik yang tidak mendidik. Sebagai ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku harus menjaga marwah partai. Bahkan harus memahani aturan partai sehingga sikap dan tindakan mesti memcerminkan kader partai yang terdidik” ujar kader perempuan PDI Perjuangan, Nancy Purmiasa di Kantor DPD PDI Perjuangan-Karpan Ambon, beberapa waktu lalu.

Nancy yang juga Wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan DPD PDI Perjuangan Maluku itu menegaskan jika perihal kepindahan Widya adalah hak politik beliau. Sayangnya, gaya loncat partai yang dipertontonkan Widya ke publik sangat memprihatinkan dan tidak baik untuk dicontohi.

“Bagi saya, kepindahan ibu Widya ke PAN adalah hak politik beliau. Namun sebagai seorang kader dan politisi sikap itu merupakan tindakan politik yang tidak elok bahkan sangat tidak mendidik. Apalagi ibu Widya adalah isteri seorang Ketua DPD PDIP ” tegas mantan anggota DPRD Maluku yang terkenal vokal.

Menurutnya, di PDI Perjuangan dilakukan pengglembengan kader menjadi politisi yang bermoral. Sehingga perilaku kader menjadi santun dan beretika.

Kesempatan mengembangkan karier di bidang politik pada PDI Perjuangan mesti menjadi anugerah untuk kepentingan bersama bukan menjadikan itu sebagai sikap yang mementingkan diri sendiri dan arogan.

“Perempuan PDI Perjuangan tidak bersandar pada oligarki kekuasaan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri atau kepentingan segelintir orang. Namun mesti menjadi anugerah bagi kepentingan bersama, bukan demi kepentingan pribadi. Perjuangan kader PDI Perjuangan mesti dipakai untuk kepentingan masyarakat sesuai nurani partai” urai Purmiasa.

Ditegaskannya jika sebagai kader perempuan yang dibesarkan oleh partai maka sangat menyayangkan sikap ibu Widya yang masuk secara tiba tiba di partai dan keluar juga secara tiba tiba .

Karena itu secara tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khusus di Maluku tidak rugi dengan pemindahan ibu Widya ke partai lain. Sebab optimisme partai tetap ada satu kursi di Senayan.

“Mekanisme partai sangat jelas sebab merujuk pada aturan organisasi partai. Bahkan untuk pencalegan DPD tidak menentukan penentuan nomor urut. Itu adalah hak DPP” demikian Purmiasa. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed