AMBON,MRNews.com,- Gelombang demonstrasi mahasiswa dan OKP di Kota Ambon pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyesuaian tarif angkutan kota (Angkot) terus terjadi.
Setelah kemarin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ambon, kali ini giliran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon yang menyuarakan kepentingan masyarakat ke pemerintah dan DPRD, Kamis (8/9).
Dipimpin Ketua Cabang Ambon, Josias Tiven, masa puluhan anggota GMKI longmarch dari sekretariatnya di Batu Gantung, “seruduk” Balaikota Ambon.
Selain berorasi diatas mobil pick up, mereka juga membawa sejumlah pamflet bertuliskan kritikan atas keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM, alokasi BLT BBM maupun penyesuaian tarif Angkot.
Di depan Balaikota, mereka diterima Penjabat Walikota Bodewin Wattimena. Tujuh (7) poin tuntutan pun diutarakan Sekretaris Cabang GMKI, Renaldy Soselisa.
Ketujuh poin itu yakni;
- Meminta Pemerintah mencabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
2. Meminta Pemerintah Mengendalikan Penggunaan BBM bersubsidi.
- Meminta Pemerintah Segera Merealisasikan Perpres No.55 Tahun 2019.
- Meminta Pemerintah Memangkas Anggaran Belanja yang Tidak Berdampak pada Rakyat Kecil.
- Meminta Pemerintah Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Negara.
- Meminta Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan DPRD memberantas mafia minyak di bumi raja-raja.
- Meminta Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Provinsi untuk mengkaji ulang kebijakan penyesuaian kenaikan harga angkutan umum dan harga transportasi laut.
“Kami harap, tuntutan kami bisa diteruskan Pemerintah Kota (Pemkot) ke pemerintah pusat terutama Menteri ESDM. Serta kami harapkan hasil kajian Pemkot soal penyesuaian tarif Angkot sebagai dampak kenaikan BBM bisa juga disampaikan ke kami,” sebut Tiven.
Penjabat Walikota pun memberi apresiasi kepada masa GMKI yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan terukur poin-poin tuntutannya sesuai fakta yang terjadi saat ini.
Dikatakan, kebijakan menaikkan harga BBM tentu atas sejumlah pertimbangan matang. Dan sebagai suatu sistem, pemerintah kota Ambon harus ikuti apa yang jadi keputusan pemerintah pusat.
Sedang soal penyesuaian tarif Angkot, telah lalui cakapan intensif dengan Organda, ASKA, para ketua jurusan serta terakhir ke DPRD sebelum tiba pada finalisasi keputusan resmi. Adapun BLT BBM, sudah ada instruksi agar 2% DAU direfocusing untuk beri BLT BBM ke masyarakat.
“Tidak semua tuntutan bisa direspons karena ada yang jadi domain pusat dan daerah. Namun kami memberi garansi poin tuntutan yang disampaikan ini akan diteruskan secara resmi lewat surat ke Menteri ESDM RI dan tembusannya nanti ke rekan-rekan GMKI,” jelasnya. (MR-02)
Comment