AMBON,MRNews.com,- Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon melantik 111 orang pejabat struktural diantaranya 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 41 pejabat administrasi dan 59 pejabat pengawas di lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar di ruang rapat kantor Bupati-Saumlaki, Rabu (5/2/2020).
Selain mengisi jabatan definitif, Bupati juga menunjuk tiga pejabat yakni Brampi Moriolkossu dalam tugasnya sebagai sekretaris ditunjuk pula menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Junus F. Batlayeri sebagai Plt Kepala Dinas Perikanan yang juga sekretaris dinas, serta Johanis Fenanlampir selaku Plt Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja merangkap sekretaris dinas.
Pada kesempatan itu, Bupati mengungkapkan, pengambilan sumpah/janji ini dimaksudkan untuk mengisi jabatan yang mengalami kekosongan antara lain SKPD yang mengalami kenaikan status yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Perikanan karena pejabat lama memasuki purnabakti.
Bupati juga berpesan, rolling jabatan ini untuk penyegaran karena secara khusus ada peningkatan kinerja dari setiap pejabat struktural dan secara umum masing-masing SKPD. Sebab sudah saatnya pemerintah daerah secara objektif akan menilai para pejabat yang berprestasi akan dipromosikan pada jenjang lebih tinggi.
“Saya optimis semua pejabat yang dilantik ini mampu menjadi mitra yang baik dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten ini,” harap Fatlolon dalam rilis Humas Setda KKT yang didapat media ini, Kamis (6/2/2020).
Khusus kepada Camat Molu Maru Bupati berpesan agar dapat membenahi Kecamatan Molu Maru yang dari aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama ini belum berjalan dengan baik. Di bidang pendidikan dan kesehatan khususnya perlu mendapat perhatian serius untuk dibenahi.
Hal lain seperti jalan menuju kantor Camat yang saat ini kondisinya mengalami rusak berat akibat longsor, perlu diperbaiki untuk mempermudah akses menuju kantor Camat.
“Pemda lewat SKPD terkait akan mendukung proses pembangunan di Molu Maru agar pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Setelah pelantikan, Camat dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait guna semua persoalan di kecamatan dapat dituntaskan. Masalah disiplin pegawai juga harus dibenahi. Saat Sidak Januari lalu, ditemui tingkat kehadiran pegawai sangat buruk,” pesan politisi NasDem. (MR-02)
Comment