AMBON,MRNews.com – Saat menggelar pengawasan tahap dua di empat wilayah, yakni Kota Tual, kabupaten Aru, Buru dan Buru selatan, komisi II DPRD Maluku temui sejumlah permasalahan signifikan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Maluku Halimun Saulatu, Senin (20/06).
“Permasalahan pertama yang kita temui, terkait ketidak jelasan alokasi dan implementasi penggunaan anggaran,
oleh unit pelaksana tugas daerah (UPTD) Perikanan, sehingga tidak maksimal fungsi dan perannya di lapangan,” kata Saulatu.
Juga, sebutnya hampir semua daerah, kelompok nelayan mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan melaut.
Apalagi ketiadaan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), nelayan dipersulit dengan regulasi larangan Pertamina terkait penggunaan jerigen di SPBU.
“Berikut, permasalahan terkait grading oleh perusahaan-perusahaan penampung ikan tuna di Kabupaten Buru sehingga nelayan, tidak kuasa dalam menentukan kualitas serta harga tangkapan mereka,” jelasnya.
Lebih lanjut Saulatu menuturkan,
di kabupaten Buru semenjak tahun 2020, Bulog tidak lagi membeli membeli hasil padi, imbasnya petani kesulitan memasarkan hasil panen mereka.
“Juga, alokasi pupuk bersubsidi yang sangat jauh dari kebutuhan riil petani, akibatnya petani kesulitan mendapatkan pupuk dan terpaksa membeli pupuk non subsidi yang berharga mahal sehingga berimplikasi terhadap cost produksi serta pendapatan mereka,” urai politisi Demokrat itu.
Dirinya menambahkan, pentingnya penanaman kembali pohon bakau untuk pada daerah-daerah yang rawan abrasi dan bencana laut.
“Serta masih terjadinya penebangan serta penanaman kembali pohon oleh konsesi diluar aturan yang telah ditetapkan.” tukas Saulatu.
Untuk itu, merujuk hasil pengawasan, tambah legislator asal Dapil Malteng ini, komisi II akan segera ditindaklanjuti dengan rapat bersama pihak-pihak terkait. (MR-03)
Comment