AMBON,MRNews.com,- Proyek Ambon New Port (ANP) dan Maluku-Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) yang digadang-gadang akan terealisasi nampaknya “masih jauh panggang dari api”.
Sebab selain karena payung hukum yang belum ada, akan tetapi tidak terbukanya Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dinilai jadi “perhambat” jalannya dua “mega” proyek itu.
Dikutip dari laman Kompas.com, 5 Januari 2023, program lumbung ikan nasional (LIN) Maluku direncanakan beroperasi paling lambat tahun 2023. Hal itu dinyatakan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kota Ambon, Februari 2021.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah segera membangun pelabuhan baru, yaitu Ambon New Port (ANP), yang merupakan bagian penting dari program LIN-Maluku.
Namun rencana itu rupanya batal dilaksanakan. Pada awal Maret 2022, dalam suatu pertemuan dengan anggota DPR dan DPD asal Maluku, Menko Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pembangunan ANP dibatalkan karena dua faktor.
Pertama terdapat gunung berapi aktif dan kedua terdapat ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di Desa Waai dan Liang di Pulau Ambon yang menjadi lokasi calon pelabuhan baru tersebut (Kompas.com/21 Maret 2022).
Pembatalan pembangunan pelabuhan itu memicu reaksi cukup keras dari para tokoh Maluku.
Pasalnya, gagasan pembangunan LIN Maluku itu sudah 12 tahun sejak dicanangkan Presiden SBY pada 2010, dan diteruskan oleh Presiden Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya. Namun belum terwujud juga, bahkan nyaris dibatalkan begitu saja.
Wakil Ketua DPD-RI, Nono Sampono mengakui, dalam hubungan komunikasi antara DPD dan DPR-RI asal Maluku dengan pemerintah pusat (Pempus) terutama Menko Marves Luhut Pandjaitan memang Pempus belum mau realisasikan ANP sebagai bentuk dukungan program M-LIN.
Salah satunya karena terdapat gunung berapi aktif dan kedua terdapat ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di Desa Waai dan Desa Liang di Pulau Ambon yang menjadi lokasi calon pelabuhan baru tersebut.
“Justru yang lagi bergerak soal ini simpul samping, bukan utama. Memang tidak mudah, sebab sejumlah aspek jadi pertimbangan. Seperti perimbangan kawasan perhubungan laut, darat dan udara. Demikian pula pula sektor pariwisata. Keterpaduan semua aspek ini yang penting dan strategis,” tukas Nono di Ambon, Kamis (5/1/2023).
Mantan Purnawirawan TNI-Angkatan Laut Bintang Tiga itu lalu menceritakan, betapa tidak terbukanya Pemda dan pimpinan DPRD Maluku yang saking sibuknya tidak mau bertemu atau menerima 8 wakil rakyat DPD dan DPR-RI asal Maluku.
Padahal sudah disurati resmi. Ini menunjukkan tidak ada niat baik untuk bekerjasama dari Pemda dalam upaya mendorong dua program ini terealisasi.
“Kita sudah surati resmi pimpinan DPRD dan Pemda tapi tidak ada respons. Padahal secara keprotokolan, saya Wakil Ketua DPD-RI, lebih tinggi dibanding Menteri. Dan kerjasama antara pemerintah, DPD dan DPR-RI itu sangat penting guna menggolkan berbagai kepentingan daerah dan masyarakat,” urainya.
Namun begitu kata Nono, hal itu tidak masalah, sebab fungsi pengawasan, pembuatan regulasi atau legislasi dan lainnya tetap berjalan.
“Soal M-LIN, dari awal sudah diingatkan kita tidak punya payung hukum. Jangankan Undang-undang, Kepres-nya pun belum ada. Ini terkonfirmasi saat kita temui pa LBP (Menko Marves), lalu disuruh stafnya cari data terkait ini dan kedapatan dokumen tertahan di KKP sejak zaman Menteri Susi. Ini jadi atensi kita bersama,” pungkasnya. (MR-02)
Comment