by

Marak Demo, Sekkot: Menyurat, Cara Elegan Sampaikan Aspirasi Dimasa Pandemic

AMBON,MRNews.com,- Berbagai elemen mahasiswa yang melakukan aksi demo dimasa Pandemic Covid-19 yang menolak Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, dihimbau pakai cara elegan dengan menyurat ke Pemerintah Kota (Pemkot), jika ingin sampaikan aspirasi.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon A.G Latuheru mengaku, langkah tersebut alangkah baik digunakan sebagai seorang intelektual. Sebab kondisi Pandemic Covid-19 saat ini, kegiatan yang salah satunya aksi demo dilarang karena bisa menimbulkan kerumunan.

“Kalau hanya ingin smpaikan aspirasi dan pikiran ke Pak Walikota Ambon Richard Louhenapessy, maka menyurat supaya bisa dilakukan audensi,” pinta Latuheru kepada wartawan, di Gedung Balaikota, Kamis (22/7).

Menurutnya, jika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi terkait penerapan PPKM mikro di Kota Ambon, sebenarnya ada cara yang lebih elegan. Tidak perlu sampai harus turun ke jalan.

“Demo ini kan di PPKM kita tidak ijinkan, polisi juga gak kasi ijin. Sebenarnya ada cara lebih elegan. Hanya begitu lah, darah muda. Kita juga dulu pernah begitu. Dulu kita suka demo, sekarang orang demo kita, ” ujarnya.

Dijelaskan Sekkot, mestinya masa aksi harus melakukan langkah awal dengan menyurat ke Pemkot terkait permintaan mediasi, dengan Walikota Ambon, sebelum melakukan demo.

“Mestinya mereka buat surat audensi ke Walikota atau Pemkot, nah kalau tidak ditanggapi baru lakukan demo. Tapi ini kan tidak, sampai sekarang belum disampaikan surat seperti itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekkot mengatakan, ada hal yang lebih gampang untuk ditempuh mengenai persoalan tersebut. “Lebih gampang itu, kita dialog. Tidak perlu demo, ” paparnya.

“Kita mau lebih gampang itu dialog, karena sekarang di masa PPKM, kemudian pandemi corona semakin memanas. Mestinya jangan ada demo seperti itu, soalnya ciptakan kerumunan, ‘jelasnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengimbau para demonstran untuk bisa menyurat ke Pemkot Ambon, dengan permintaan audensi bersama Walikota, mengenai pikiran-pikiran tentang penerapan PPKM mikro.

“Kita tidak larang aksi demo sebab semua orang punya hak mengemukakan pendapat didepan umum. Namun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Apalagi Pemkot sedang gencar menekan penyebaran Covid-19 lewat berbagai kebijakan. Jangan sampai demo jadi klaster baru,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed