AMBON,MRNews.com,- Melihat berbagai aksi yang gencar-gencarnya dilakukan sekelompok elit politik baik pada tingkatan nasional dan daerah menyangkut proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan tagline #2019 Ganti Presiden, dengan cara aksi deklarasi dan juga melalui postingan status-status, foto atau gambar dan vidio pada media sosial, maka perlu mengkritik tindakan-tindakan itu serta mengirim himbauan positif kepada masyarakat.
Pasalya Koordinator Wilayah (Korwil) XI Maluku PP GMKI, Dodi L.K. Soselisa menilai, aksi tersebut sangat tidak memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat karena jika dicermati tujuan aksi #2019 Ganti Presiden yaitu untuk kepentingan mencapai kekuasaan dengan memakai cara-cara memprovokasi masyarakat dalam penyampaian ujaran kebencian, politisasi Suku, Agama, Ras dan antargolongan (SARA), yang kemudian dapat memecahbelah kehidupan persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami sangat mengharapakan kiranya para elit politik tingkatan nasional dan daerah yang terlibat dalam gerakan-gerakan ini, haruslah menggunakan cara-cara etis, membangun peradaban rakyat, yang mencerdaskan dan mempersatukan rakyat dalam kebinekaan. Juga tak kalah penting yakni menyampaikan tawaran ide dan gagasan terkait dengan pembangunan negara ini kedepan,” tandas Soselisa dalam rilisnya yang diterima media ini, Minggu (5/8/18).
Soselisa lantas mengajak seluruh element masyarakat bersama-sama memaknai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 sebagai suatu proses demokrasi berdasarkan perintah undang-undang dasar 1945 yang dimana mengamanatkan “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD 1945”. Artinya, pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia yaitu rakyat.
“Rakyat harus dijadikan paradigma sentral didalam proses berdemokrasi. Rakyat janganlah mau untuk dipecahbelahkan atau terjebak dalam pusaran konflik yang sengaja diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan mencapai kepentingan kekuasaan,” jelas alumnus Hukum Unpatti itu.
Lebih dari itu, tambah Soselisa, rakyat Indonesia khususnya di Maluku harus tetap bersikap tenang, bijak serta tidak terprovokasi dengan tagline #2019 ganti Presiden yang menggunakan issu-issu bersifat propaganda. Bersama tunjukan citra kehidupan orang basudara di Maluku kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga Maluku dapat dijadikan sebagai model percontohan.
“Mari bersama-sama wujudkan proses demokrasi yang ideal berdasarkan Pancasila. Sebab hal tersebut menjadi tanggungjawab kita untuk bisa saling menjaga, melindungi dan berkomitmen untuk memerangi proses-proses politik bernuansa SARA, ujaran kebencian dan politik adu domba. Pastinya rakyat harus bisa memilih pemimpin negara ini sesuai jejak rekam pengabdiannya dan visi – misi kedepannya,” tutup Soselisa. (MR-02)
Comment