AMBON,MRNews.com,- Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, black Campaign atau kampanye hitam di media sosial (medsos) nampaknya masih menjadi atensi semua pihak, baik KPU, Bawaslu hingga pihak kepolisian.
Polda Maluku lantas menengahinya dengan
menggelar dialog yang mengusung tema “bahaya black campaign di Medsos jelang pelaksanaan Pemilu 2024” di RRI Ambon, Kamis (11/5/2023).
Untuk mengantisipasi kampanye hitam, Komisioner KPU Maluku Hanafi Renwarin mengaku, KPU telah mengambil langkah-langkah diantaranya memberikan edukasi dan pemahaman positif kepada kepada masyarakat.
“Sebenarnya kampanye hitam ini bukan saja disaat momen Pemilu namun juga pada momen pemilihan lain seperti pemilihan kepala desa dan lainnya. Kami juga telah berkordinasi dengan semua stakeholder untuk hal ini bisa jadi perhatian bersama bagaimana bahayanya,” katanya.
KPU, kata Renwarin, juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu Maluku, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pencegahan terjadinya kampanye hitam di medsos.
“Memang agak susah mengetahui setiap pelaku namun kami juga yakin dengan koordinasi yang baik kami yang juga dibantu Polda Maluku dan pihak Kominfo Insya Allah dapat mengatasi hal tersebut,” jelasnya.
Selain kampanye hitam, koordinasi serupa dengan pihak Kepolisian, dan Kominfo juga dilakukan terkait penyebaran berita hoaks atau tidak benar. Informasi tidak benar dapat menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat.
“Masalah berita hoaks ini kami teringat dengan Pemilu sebelumnya yang disaat itu beredar kabar ada beberapa kontainer yang isinya surat suara di Tanjung Priuk akan dikirim ke daerah-daerah di Indonesia sudah tercoblos. Namun setelah pihak KPU cek di lokasi ternyata tidak benar info tersebut, surat suara yang akan dikirim semuanya masih utuh dan lengkap,” ungkapnya.
“Ini perlu diantisipasi sebab cuitan hoaks di Medsos sangat berbahaya dan bukan saja pada hal tertentu namun pada semua hal termasuk saat Pemilu nanti,” katanya.
Renwarin juga menghimbau semua pihak agar dalam proses kampanye tidak menggunakan fasilitas ibadah seperti Masjid, Gereja dan atau fasilitas lain seperti sekolah dan kantor pemerintah. Sebab hal tersebut dilarang sebagaimana peraturan yang berlaku.
“Kami juga menghimbau agar para kandidat dapat memberikan edukasi positif kepada masyarakat. Mari kita sukseskan Pemilu 2024 nanti dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar,” ajaknya.
Renwarin juga mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan berkualitas, sehingga dapat membuahkan para pimpinan terbaik untuk 5 tahun ke depan.
Senada, Daim Baco Rahawarin, Komisioner Bawaslu Maluku katakan, pihaknya juga telah melakukan sejumlah upaya pencegahan kampanye hitam jelang Pemilu 2024.
“Kami sendiri saat ini telah melakukan langkah-langkah seperti memberi himbauan kepada masyarakat khususnya lewat Medsos terkait larangan melakukan Black Campaign agar masyarakat dapat paham dampak dan bahaya dari kampanye hitam itu,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Bawaslu memiliki tim yang bekerja untuk pemetaan kondisi yang ada di media sosial. Pihaknya juga gencar melakukan patroli cyber.
“Kami juga telah bekerjasama dengan pihak Mafindo Maluku dalam pencegahan yang intinya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan positif kepada publik jelang pemilu nanti,” jelasnya.
Terkait penanganan pelanggaran Pemilu, Rahawarin mengaku pihaknya bersama Kepolisian dan Kejaksaan telah tergabung dalam tim Gakumdu (Penegakan Hukum). Tim ini, lanjut Dia, selau siap.
“Kami kalau ada pelanggaran Pemilu akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Jika ini pelanggaran pidana umum maka kami akan serahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Namun jika pelanggaran itu bersifat administrasi maka kami akan berkoordinasi dengan pihak KPU untuk menindaklanjuti hal tersebut,” katanya.
Rahawarin juga meminta masyarakat agar dapat menyalurkan hak politiknya dengan baik. Masyarakat juga diajak untuk saling memberikan edukasi dan pesan politik yang baik antar sesama untuk kelancaran pemilu.
“Kami menghimbau masyarakat agar bisa menjadi mata dan telinga dalam Pemilu nanti, sehingga semua informasi yang didapat bisa segera disampaikan langsung ke pihak Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Sebab kami Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri agar kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat,” ajaknya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Melkias Lohy mengaku sebagai corong pemerintah telah menyiarkan semua program pemerintahan dalam mengedukasi masyarakat.
“Saat ini kami bersama KPU dan Bawaslu telah sama-sama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu dan bahaya kampanye hitam, hal tersebut sulit dihindari. Bahkan Presiden juga menjadi korban dari kampanye hitam. Kami tidak bisa memonitor orang perorangan untuk membatasi namun dengan kerjasama dengan KPU, Kepolisian dan Bawaslu, kami berharap hal itu dapat ditekan, diredam,” jelasnya.
Ditreskrimsus Polda Maluku juga kini telah mengantisipasi adanya kampanye hitam di medsos. Bahkan pihak kepolisian terus berupaya memberikan rasa aman kepada publik dalam memanfaatkan dunia maya.
“Tim patroli di dunia maya dan tim patroli cyber sudah kami kerahkan. Bila ditemukan akun yang melakukan pelanggaran akan langsung dipanggil. Jika tidak datang kami akan bekerjasama dengan Kominfo untuk memblokir akun yang bersangkutan dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum,” kata Iptu Henny Papilaya.
Papilaya mengakui banyak cara dalam menjalankan kampanye hitam yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik. Salah satu yang paling efektif melalui medsos. Dan efeknya sangat berbahaya terhadap masyarakat.
“Kita juga tau bersama saat ini masyarakat juga sudah banyak yang berfikir positif dan maju sehingga kampanye hitam ini kadang juga ditolak oleh masyarakat dan tidak mempercayainya karena dianggap berita hoaks,” jelasnya.
Terkait penyebaran berita hoaks maupun adanya kampanye hitam tersebut, Papilaya mengaku pihaknya memiliki akses untuk menemukan pemilik konten atau akun medsos.
“Biasanya kami akan melibatkan pihak kominfo juga untuk pengungkapan kasus dan selama ini tidak ada kendala dalam penanganan kasus black campaign ini,” sebutnya. (MR-02)
Comment