AMBON,MRNews.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku melakukan diseminasi terkait peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) ke elemen masyarakat yakni partai politik (Parpol) peserta Pemilu, insan pers, OKP dan LSM jelang Pemilu serentak 2024.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Maluku, Almudatsir Sangadji katakan, diseminasi ini sebagai upaya KPU untuk menyebarluaskan informasi kerangka hukum Pemilu kepada masyarakat.
“Harapannya pasca diseminasi mereka ini dapat menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyebarluaskan kembali informasi terkait peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu,” tandas Sangadji di Ambon, Kamis (6/10).
Karena Pemilu kata Sangadji, adalah ajang pesta demokrasi yang tentu saja butuhkan partisipasi dan pelibatan semua kelompok masyarakat, bukan saja peserta Pemilu dalam hal ini Parpol tapi juga pers selaku pilar keempat demokrasi, OKP, LSM sebagai representasi sikap partisipasi masyarakat.
“Ini kan Undang-undang yang tidak berubah. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk Pemilu 2024 adalah acuan Undang-undang sama, yang digunakan pada Pemilu 2019,” urai Sangadji.
Ditambahkan mantan jurnalis ini, untuk mekanisme dan tata cara tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 masih sama dengan Pemilu lima tahun lalu.
Hanya yang membedakan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55 untuk kategori partai politik (Parpol) yang dilakukan verifikasi persyaratan Parpol.
“Ada kategori Parpol yang nanti hanya lolos verifikasi administrasi lalu dapat ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu, dalam hal ini Parpol Senayan atau Parpol yang sudah memenuhi ambang batas 4 persen dan ada kategori Parpol yang harus lolos verifikasi administrasi dan faktual,” jelasnya.
“Itu adalah Parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak memenuhi ambang batas dan juga Parpol baru,” sambung Sangadji.
Verifikasi administrasi (Vermin) bagi Parpol calon peserta Pemilu 2024 kata dia, sementara berjalan. Setelah itu nanti ada berita acara terhadap Parpol yang lolos Vermin perbaikan.
“Kita sortir ada Parpol yang tidak lagi dilakukan verifikasi faktual (Verfak) setelah Vermin itu ada dua keadaan. Pertama, karena dia tidak memenuhi syarat (TMS) di Vermin perbaikan sehingga tidak dilanjutkan ke Verfak, dan kedua, terhadap Parpol yang memenuhi ambang batas, pasca lolos Vermin, dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan tidak lagi dilakukan Verfak,” bebernya.
Artinya disinggung soal besar kemungkinan dengan regulasi ini maka Parpol Senayan bakal tetap bertahan di 2024, kata Sangadji, akan sangat tergantung dilihat setelah hasil Vermin diputuskan, karena mereka kategori Parpol yang tidak lagi dilakukan Verfak, cukup Vermin saja.
Sementara, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI), Dr Renny Nendissa, MH menegaskan, sebanyak apapun pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur suksesnya Pemilu, tapi tidak ada partisipasi masyarakat dan publik semua akan sia-sia. (MR-02)
Comment