by

Empat Staf & Sekwan Diperiksa, Enam Orang Besok, Mantan Sekwan Susul

AMBON,MRNews.com,- Pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran negara senilai Rp 5,3 Miliar sesuai temuan BPK RI tahun anggaran 2020 di Sekretariat DPRD Kota Ambon mulai dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.

Pantauan media ini di kantor Kejari Ambon, Kamis (18/11), pemeriksaan diawali oleh Sekretaris DPRD saat ini, Steven Dominggus dan empat orang staf.

Keempat staf itu ialah Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Penganggaran JP, Kabag Tata Usaha MP, Bendahara Sekretariat inisial SS dan Kabag Legislasi LS.

Kelimanya diperiksa di kantor Kejari Ambon, sejak pagi pukul 09.15 WIT, hingga berakhir di sore hari.

Usai pemeriksaan, baik Sekwan maupun beberapa staf-nya itu enggan berkomentar terkait materi pemeriksaan oleh penyidik. Hanya LS saja yang berani terbuka bahwa pertanyaan seputar Tupoksi.

“Pertanyaan hanya seputar Tupoksi kita di Sekretariat DPRD,” ujarnya sembari berlalu meninggalkan awak media di halaman kantor Kejari Ambon.

Sementara itu, Kepala Kejari Ambon Dian Fris Nalle kepada wartawan mengaku, kelimanya diperiksa terkait dugaan korupsi pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020.

“Hari ini ada lima (5) orang yang diperiksa. Didalam masih tinggal satu saja yang belum selesai, Bendahara Setwan. Nanti besok 6 (enam) orang juga akan diperiksa,” jelas Fris di pelataran kantor Kejari Ambon.

Selain enam staf tersebut, pihaknya juga tambah Kajari akan memanggil mantan Sekretaris DPRD Kota Ambon, Eky Silooy yang saat ini menjabat sebagai Asisten III Setkot Ambon.

Mengenai materi pemeriksaan tambah Fris, pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan dimaksud. Namun Kajari memastikan keterangan atau rilis resmi akan disampaikan untuk media secara terbuka.

“Akan kita berikan rilis terkait agenda pemeriksaan tersebut. Namun akan dilakukan nanti agar lebih komperhensif.
Supaya arahnya jelas kalau sudah lengkap semua. Saya pasti rilis resmi,” janji Kajari.

Mengenai kapan akan dilakukannya pemanggilan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Fris enggan berspekulasi. Karena saat ini masih fokus dan pendalaman pada bagian Sekretariat.

“Saat ini masih bagian Sekretariat dipanggil lebih dulu, belum sampai ke anggota DPRD. Tapi nanti pasti akan dipanggil juga. Kita belum masuk ke sana. Semua ini dari bagian Sekretariat lebih dulu,” terangnya.

Sebelumnya, kepada wartawan, staf Kejari Ambon melarang dilakukannya peliputan.
Larangan itu diteruskan staf berdasarkan pesan dari Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua.

“Jangan meliput dulu, nanti baru dirilis ke grup. Saya hanya menyampaikan pesan dari pa Djino, mohon dipahami,” terangnya.

Namun larangan itu dibantah Kajari. “Itu hanya miss komunikasi. Kami sama sekali tidak melarang melakukan peliputan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed