AMBON,MRNews.com – Terpantau hingga hari ini eksploitasi atas tanah adat Bati Kelusy dan Bati Tabalen kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih saja terjadi.
Kendati mendapat penolakan bertubi-tubi baik dari masyarakat, tokoh adat, aktivis lingkungan, maupun tokoh publik yang menaruh simpati.
Ironisnya, hingga saat ini pun lembaga DPRD SBT yang konon katanya representasi rakyat masih saja diam, tanpa memberikan satu kepastian yang pasti.
Bukan tanpa alasan, eksploitasi yang dilakukan PT Balam Energy Ltd dan PT Bureau Geophysical Prospecting (BGP) atas izin Pemerintah Pusat (Pempus) yang pemberitahuan sudah diteruskan ke Pemprov Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tentunya melalui kebijakan orang nomor wahid SBT.
Atas situasi tersebut, Legislator Maluku Daerah Pemilihan SBT, Alimuddin Kolatlena, Selasa (6/9) menyatakan siap pasang badan.
“Jika diadukan ke komisi I DPRD Maluku
yang membidangi hukum dan pertanahan, tentunya saya siap mengawal, jangan sampai warga berjuang sendiri,” tukas Kolatlena.
Menurutnya, perjuangan masyarakat membela hak-hak ulayat seharusnya diapresiasi, jangan sampai haknya tergadaikan hanya demi kepentingan korporasi tertentu.
Apalagi, tutur Politisi besutan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, berdasarkan kepercayaan warga, kawasan apapun yang berada disana kategori ritus budaya.
“Untuk itu, eksistensinya harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu kearifan lokal, karena mempunyai nilai kesakralan tersendiri. Selain itu, kawasan berada dan dianggap ritus budaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, sebagai legislator di parlemen, arah dan perkembangan masalah selalu dipantau.
Namun hingga kini, belum adanya mandat atau kepercayaan dari warga sehingga Komisi I tidak bisa bertindak lebih jauh.
“Kalau saja warga mengadukan soal ini DPRD Maluku khususnya Komisi I yang membidangi pertahanan. Kami segera on the spot dan mencari solusi terbaik,” pungkasnya. (MR-03)
Comment