by

Dua Perwali Tentang PBB Disosialisasi ke Wajib Pajak di Ambon

AMBON,MRNews.com,- Peraturan Walikota (Perwali) nomor 54 tahun 2022 tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perwali nomor 55 tahun 2022 tentang pemberian stimulan PBB kepada wajib pajak disosialisasikan ke wajib pajak di Kota Ambon.

Sosialisasi digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di salah satu hotel di Kota Ambon, Rabu (25/1/23).

Penjabat Walikota Bodewin Wattimena katakan, dalam upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan aset daerah, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai dasar hukum pemungutan pajak secara berurutan dalam bidang pajak daerah.

Diantaranya Perwali Ambon nomor 24 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan menggunakan sistem pemungutan pajak sendiri, Keputusan Walikota Ambon nomor 597 Tahun 2022 tentang penerapan hasil zona nilai tanah dalam penentuan nilai biaya perolehan atas tanah dan bangunan.

Kemudian Perwali nomor 54 tahun 2022 tentang penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Ambon dan Perwali nomor 55 tahun 2022 tentang pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Ambon.

“Kedua Perwali yang disebutkan terakhir akan disusun deskripsi hari ini. Kedua Perwali ini saling melengkapi dan sebagai tindak lanjut atas kegiatan yang telah dilaksanakan Pemkot dengan BPN guna penilaian dan penetapan kembali zona nilai pajak yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN,” urainya.

Dikatakan Wattimena, Pemkot dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sangat tergantung kepada pendapatan daerah (PAD).

Karena pendapatan itulah yang akan memungkinkan pemerintah untuk bisa mengambil berbagai kebijakan pembangunan yang pada akhirnya akan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Ambon.

“Pendapatan Kota Ambon berasal dari pajak, retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan lain dan pendapatan,” tukas Wattimena.

Untuk itu kata dia, sumber-sumber pendapatan inilah yang terus diupayakan untuk ditingkatkan Pemkot dan ini jadi salah satu dari 11 kebijakan prioritas Pemerintah menjabat walikota yaitu optimalisasi pajak daerah.

“Karena sumber pendanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Ambon selain dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) ini bisa membantu kita untuk pembangunan Kota Ambon,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed