AMBON,MRNews.- DPRD Maluku dalam kata akhir yang disampaikan delapan fraksi yakni fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, Hanura, Nasdem dan Pembangunan Bangsa, akhirnya menerima Laporan Pertanggungjawaban Gubernur terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam rapat Paripurna yang digelar di ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (27/8) di gedung DPRD Maluku, Karang-Panjang, Ambon.
Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, jika seluruh fraksi di DPRD Maluku menerima LPJ Gubernur Maluku terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 dengan sejumlah catatan kritis.
“Ada beberapa catatan kritis terkait pelaksanaan APBD tahun 2017 yakni, adanya devisit yang mengakibatkan adanya hutang pihak ketiga sebesar seratus empat puluh tujuh milyar rupiah. Kemudian diketahui jika telah dibayar dan tersisa lima belas milyar rupiah dan akan dibayarkan dalam waktu dekat serta masalah kemiskinan yang terus terjadi peningkatan dalam penurunan angka kemiskinan ” ujar Huwae.
Karena itu, ujar Huwae masalah sisa hutang pihak ketiga akan dibicarakan secara serius dalam pembahasan APBD perubahan.
“Dalam APBD perubahan akan kita bicarakan lagi” demikian Huwae. (MR-01)
Comment