AMBON, MRNews,com.- Komunitas Pencerah Pemuda Maluku (KPPM) mendatangi DPRD Maluku melakukan aksi demo mengkritisi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang pada prinsipnya mendukung dan memperkuat sektor perhubungan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi produktif masyarakat. Padahal hingga 10 tahun kepemimpin Bupati Tagop Soulisa masalah transportasi di Buru Selatan tidak pernah bisa terpecahkan.
“Ini aksi kami yang kesekian kali meminta dukungan DPRD Maluku untuk melihat masalah transportasi laut yang ada di kabupaten Buru Selatan.
Dipenghujung pemerintahan Bupati pak Tagop Soulissa ada krisis kepercayaan karena janji yang tidak ditepati. Karena ketidakpedulian Pemkab dan DPRD Buru Selatan maka kami melakukan aksi di Provinsi dengan harapan masalah tranportasi bisa dijawab sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi” ujar Ketua Umum KPPM, M.Taufik Souwakil yang diterima Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw dan Anggota Komisi II DPRD Maluku, Wellem Watimena di ruang wakil ketua DPRD Maluku, Kamis(20/2).
KPPM meminta agar DPRD Maluku bisa melihat masalah transportasi yang belum bisa teratasi hingga kini. Menurut Souwakil, ketidakpedulian pemerintah kabupaten dan DPRD Buru Selatan untuk melihat kebutuhan masyarakat membuat KPPM mendatangi DPRD Maluku.
Richard Rahakbauw yang menerima KPPM berkesempatan menghubungi Ketua Komisi III , Anos Yermias yang sementara berada di KKT dalam rangka pengawasan melalui saluran ponsel . Rahakbauw meminta penjelasan Yermias terkait masalah transportasi yang dibidangi komisi III.
Yermias melalui saluran ponsel menjelaskan jika rute kapal merupakan usulan Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel sesuai penjelasan kementrian . Karena itu, perlu ada evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan setempat terkait kebutuhan masyarakat akan transportasi laut. Sedangkan terkait dooking KMP Tanjung Kabat dan Kapal Perintis Sabuk Nusantara 72 merupakan jadwal rutin untuk perawatan dan perbaikan kapal. Namun dirinya berjanji akan melakukan komunikasi dengan pihak swasta yang mengelola kapal Inti Teratai untuk bisa melihat kebutuhan masyarakat Bursel termasuk Pulau Ambalauw dan sekitarnya.
Rahakbauw juga meminta Yermias agar jadwal pengawasan tahap II ke Kabupaten Buru Selatan masuk agenda prioritas agar bisa melakukan komunikasi dengan Pemkab maupun DPRD Buru Selatan dan disetujui Yermias.
Sementara itu, Wellem Wattimena juga mengatakan akan memberikan support bagi komisi III guna menyelasaikan dan menjawab kebutuhan masyarakat Buru Selatan . Dirinya berharap masalah transportasi laut bisa teratasi dan menjawan kebutuhan masyarakat. (MR-01)
Comment