AMBON,MRNews.com,- Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon Febby Maail mengakui, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel/Solar untuk Nelayan (SPBN) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selama ini tidak berfungsi maksimal sejak 2015.
“SPDN di PPI Eri dari 2015 ketika dibangun, dia belum maksimal. Karena pengelolaannya mesti diswakelolakan ke koperasi sebab itu kan diperuntukkan untuk nelayan,” akui Maail kepada awak media di Ambon, Rabu (3/11).
Sebab itu, ketika kunjungan Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Kota Ambon beberapa hari lalu, menurutnya, Ahok dorong untuk pemerintah daerah (Pemda) harus proaktif mensuplai bagi nelayan kecil khususnya agar mendapat BBM bersubsidi.
Merespons permintaan Ahok itu, akuinya, Walikota Ambon mendorong agar melihat kembali SPDN di PPI Eri yang tidak maksimal pengelolaannya itu sejak 2015 sehingga bisa digunakan bagi kepentingan nelayan kecil di Ambon.
“Hari ini sudah ada permohonan kerjasama yaitu dari koperasi nelayan untuk bermitra dengan Pemda kota Ambon dalam mengelola SPDN di PPI Eri itu,” beber Maail.
Dinas Perikanan sambung Maail, sementara mengkaji kelayakan usaha koperasi nelayan tersebut, dan sambil menunggu itu, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke PT Pertamina terkait dengan kondisi SPBU disana.
“Kondisi SPBU kan harus layak. Pertamina sudah turun kesana, mereka bilang masih bagus. Mungkin yang harus diperbaiki hanya bagian atas SPBU, seperti pagar, instalasi. Tujuannya yah untuk aspek keselamatannya,” terang mantan Sekdis Bappeda-Litbang itu.
Maail menambahkan, SPBU nelayan di Eri itu wajib untuk dimaksimalkan karena memang masih layak.
Sebab itu mesti ada lembaga yang kompeten mengelola, apakah itu negara melalui Pemda kota atau koperasi, ketimbang dikelola pribadi orang yang memonopoli.
“Apalagi pa Ahok sudah tegaskan, kalau ada investor yang mau masuk, buka jalan, jangan persulit. Agar tidak ada monopoli. Jadi kalau koperasi masuk, investor masuk kelola itu lebih baik. Jadi ketika banyak untuk SPBU nelayan, harga tidak satu. Akan sama dengan harga solar,” akunya.
Semakin banyak lembaga yang ingin mengelola SPBU nelayan di PPI Eri dengan meminta rekomendasi dinas, pihaknya tambah Maail, siap memberi rekomendasi. Nanti kemudian bekerjasama dengan BUMNeg setempat terkait lahan, tidak masalah.
“Kalau dia dalam pengelolaan SPBN, maka Pertamina pasti akan kawal. Pertamina pasti tidak akan asal berikan begitu saja. Dia juga kawal tata kelola, misalnya harga jual, tata kelola SPBN. Kita juga akan bersama Pertamina kawal dia,” pungkasnya. (MR-02)
Comment