AMBON,MRNews.com,- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku menggelar roadshow politik kesejahteraan bersama Gus Muhaimin mendengar Maluku yang melibatkan kader PKB, tokoh agama, tokoh pendidikan, OKP dan Ormas serta dihadiri Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis serta anggota DPRD Maluku asal PKB.
Sebagai Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Ami) dan sebagai Wakil Ketua DPR RI Gus Ami hadir secara virtual untuk mendengar masukan dari seluruh kader PKB di Maluku yang dipandu moderator Marthin Maspaitella .
Gus Ami hadir secara virtual mengatakan jika Politik Kesejahteraan hadir sebagai isu untuk melanjutkan strategi pembangunan dengan melibatkan seluruh kekuatan.
Politik kesejahteraan melibatkan semua elemen apalagi dimasa Pandemi Covid-19 terus bergerak dengan bagaimana semua komponen dilibatkan terutama dalam percepat vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Karena itu, saya ingin mendengar dari semua yang hadir sebagai sebuah potret Maluku untuk kebijakan dalam penggunaan APBN demi kesejahteraan bersama” ujar Gus Ami, Rabu (25/8).
Sementara, Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) MPH Sinode GPM Pdt Rudy Rahabeat dalam curhatannya meminta kepedulian pemerintah dalam melihat kebijakan pemerintah pusat dalam konteks gugus pulau dengan kebutuhan UU kepulauan bagi masyarakat Maluku.
Ditambahkan, Maluku dalam keberagaman umat beragama maka kehidupan orang bersaudara menjadi bingkai untuk mempererat hubungan orang basudara.
Perwakilan mahasiswa juga mengungkapkan bahwa banyak persoalan yang dialami di Maluku sebagaimana pinjaman dana SMI Rp 700 miliar yang penggunaannya lebih fokus pada pembangunan tanpa melihat kebutuhan masyarakat terkait pemberdayaan.
Sementara itu, anggota DPRD Maluku asal PKB Mumin Refra mengaku, jika Maluku dengan segala potensi kekayaan alam dan turut dalam kemerdekaan Indonesia namun menduduki urutan ke Empat termiskin di Indonesia.
“Kedudukan termiskin membuat kami malu namun ini fakta yang tak bisa terbantahkan padahal dengan 11 kabupaten/kota dengan kekayaan alam kami masih terus berjuang untuk undang-undang daerah kepulauan,” tegas Refra.
Hadir pula mantan Bupati Buru Selatan Tagop Soulissa yang meminta perhatian pemerintah pusat. Sebab Maluku membutuhkan strategi dan intevensi pemerintah pusat untuk mengeluarkan Maluku dari status termiskin ke empat di Indonesia.
“Pengalaman saya adalah bagaimana meningkatkan anggaran pusat. Karena PAD kecil sementara potensi alam lebih banyak masuk ke pemerintah pusat. Maluku berbeda jauh dengan Maluku Utara yang posisi ekonominya semakin kuat ” ujar Soulissa.
Keder perempuan PKB yang juga mantan anggota DPRD Maluku, Habiba Pelu menegaskan Maluku butuh keberpihakan pemerintah pusat dengan adil bagi Maluku sehingga status miskin tidak lagi disandang Maluku.
Gus Ami usai mendengar curhatan dari Maluku mengatakan jika masalah UU daerah Kepulauan menjadi kebutuhan rakyat Maluku sehingga masukan dari Maluku menjadi kekuatan untuk sama sama berjuang.
“Ada tiga kekuatan besar, pertama pasar. Dimana hukum ekonomi bicara, kedua kekuatan agama dan ketiga kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita perlu mengakomodir semua potensi untuk merangkul. Maka kita kita perlu mengola formula baru untuk mengubah Maluku atas keadaan sekarang” urai Gus Ami. (MR-01)
Comment