AMBON,MRNews.com,- Senior dan pendiri PDI Perjuangan Maluku, Evert Kermite menantang peserta rapat kerja daerah (Rakerda) PDI Perjuangan Maluku yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) DPC se-Maluku untuk berani mengevaluasi kepemimpinan Ketua DPD Murad Ismail dan jajaran pengurus.
“Peserta Rakerda KSB DPC PDI Perjuangan se-Maluku, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus berani untuk mengoreksi kepemimpinan DPD PDI Perjuangan Maluku saat ini,” tantang mantan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku itu.
Tantangan itu dilayangkan Kermite sebab menurutnya, dari aspek konsolidasi, sangat sulit diharapkan untuk menjadi kekuatan dalam rangka menghadapi masalah-masalah yang sekarang ini berkembang.
Bahkan secara struktural selama ini kata Kermite, banyak juga fungsionaris DPD yang tidak aktif. Ini karena mereka direkrut tanpa lalui suatu mekanisme.
“Belum berKTA lagi sudah diambil jadi pengurus partai. Dan itu justru kesalahan di DPP juga yang memberi kewenangan penuh ke Ketua DPD terpilih Murad Ismail untuk melengkapi kepengurusan. Bahkan yang dari partai lain nggak laku jadi Caleg juga direkrut. Lalu apa yang mau diharapkan?. Mereka itu bukan tokoh,” sesalnya.
Oleh sebab itu, dia meminta KSB DPC dan anggota Fraksi untuk lakukan evaluasi kritis terhadap Ketua DPD. Jika hal itu tidak dilakukan, jangan harapkan sesuatu lagi dari partai ini kedepan bisa sukses.
“Nanti masyarakat menjadi liar dari partai ini. Harus berani mengevaluasi gaya kepemimpinan Ketua DPD itu. Kenapa harus takut?. Yang ditakuti harusnya partai ini jadi liar dari masyarakat. Harus koreksi total bagi DPP juga. Sayang sekali Sekjen nggak datang, kalau nggak saya keras buat beliau. Bahwa ini sebab akibat semua,” tukasnya.
Sebelumnya, Kermite yang juga mantan anggota DPRD Maluku itu sempat soroti ketidakhadiran Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Murad Ismail di momen partai sepenting itu (Rakerda-red).
“Sebenarnya kalau dia tidak bisa datang yah ditunda saja Rakerda. Itu harus didiskusikan. Karena ini momentum sangat strategis bagi partai guna mengevaluasi pelaksanaan program, penyampaian hasil Rakernas maupun menyusun program guna menjawab berbagai persoalan yang dihadapi partai sekarang,” tegasnya.
Oleh karena itu kata Kermite, sangat disesalkan bila ketua DPD tidak menghadiri Rakerda ini.
“Sangat disesalkan sebagai senior dan pendiri partai. Ditunda saja kalau dia tidak hadir, tidak masalah itu,” tambahnya.
Senada, senior PDI Perjuangan lainnya, Jusuf Leatemia juga menegaskan, tidak hadirnya Ketua DPD di momen Rakerda sebagai bentuk dirinya tidak hargai partai, sekalipun alasannya dalam koordinasi dan mempersiapkan kehadiran Presiden RI Joko Widodo ke Saumlaki-Kepulauan Tanimbar.
“Bicara tanggal 1 September itu kan baru Presiden datang. Sedangkan DPP dari Jakarta saja bisa datang. Koq kenapa dia tidak bisa hadir minimal untuk pembukaan Rakerda, baru balik kesana (Saumlaki). Namanya kan tidak hargai partai” sesalnya.
Ketidakhadiran MI selaku Ketua DPD di Rakerda pun tambahnya, berarti dia tidak inginkan partai ini besar, maju di tahun 2024. Padahal dilain sisi, partai lain sudah punya kesiapan sangat tinggi.
“Partai punya kepentingan politik, maju kedepan untuk kontestasi Pemilu 2024. Maka kalau rasa tidak mampu lagi, mundur saja dari ketua partai. Saya yakin DPC, Ranting, anak Ranting sudah tidak terima dia tapi mereka takut ungkapkan. Berarti kemampuannya sudah diragukan,” urainya.
Merespons hal itu, Ketua DPP Bidang Koperasi dan UKM Mindo Sianipar menyatakan, kepemimpinan partai di PDI Perjuangan tidak tunggal tapi kolektif kolegial. Sehingga tidak masalah bila Ketua DPD tidak hadir di Rakerda.
“Yang tunggal itu hanya satu, keputusan tunggal yang diikuti seluruhnya. Yaitu keputusan ibu Ketua Umum. Karena institusinya tersendiri buat PDI Perjuangan. Ketua Umum itu institusinya tersendiri. Dia dipilih oleh Kongres. Selanjutnya kita, DPP dipilih olehnya dan dilantik di depan Kongres,” jelasnya.
“Jadi tidak apa-apa (ketidakhadiran Ketua DPD-red). Karena dianggap ada Wakil Ketua, ada Sekretaris, bisa jalan. Rakerda itu kan mensosialisasikan apa yang dihasilkan pada Rakernas lalu,” demikian Anggota Komisi IV DPR-RI itu. (MR-02)
Comment