AMBON,MRNews.com,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menyurati dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam hal ini dinas kehutanan untuk dapat memproteksi atau melindungi hutan-hutan yang ada di wilayah kota Ambon khususnya sehingga catchment area tidak rusak.
Sebab krisis air bersih yang terjadi dibeberapa wilayah di kota Ambon waktu terakhir ini salah satunya karena catchment area atau daerah tangkapan air sudah masif dilakukannya pembangunan. Sehingga langkah ini penting untuk melindungi dan mempertahankan catchment area agar tidak terancam sebagaimana hasil rapat gabungan DPRD-Pemkot kemarin.
“Tentu nanti kita mau menyurat dan kerjasama dengan Pemprov untuk proteksi hutan-hutan. Sebab hutan bukan kewenangan dari Pemkot tapi Pemprov. Jadi kalau bisa Pemprov juga menjaga, memproteksi hutan-hutan sehingga catchment area yang ada itu tidak terancam,” akui Walikota Ambon Richard Louhenapessy kepada awak media di Balaikota Ambon, Selasa (9/3/2020).
Selain itu, pasti Pemkot akan cari upaya-upaya baru kerjasama dengan kementerian ESDM juga ada bantuan-bantuan untuk air bersih, sumur bor. Tapi tentu sangat penting harus dan prioritas dijaga jangan sampai catchment area yang ada rusak.
“Soal dua solusi hasil rapat DPRD dengan Pemkot yaitu mempertahankan catchment area lewat intervensi program pemerintah dan survei catchment area yang ada dan baru, itu yang sudah kita bicarakan dari awal. Tentu langkah-langkah akan kita ambil dan jaga agar catchment area kita jangan sampai rusak,” jelas Louhenapessy.
Ditanya kemungkinan menyurati BUMN untuk intervensi CSR membantu penanganan masalah air bersih, Walikota akui, problem utama pada perusahaan-perusahaan yang punya CSR rata-rata dipusat. Sedangkan BUMN di Ambon misalnya Bank Maluku, Bank Modern dan beberapa perusahaan lain sangat terbatas.
“Kalau misalnya kali ini dari satu BUMN sudah bantu kita dengan CSR-nya, belum tentu tahun depan dia bisa bantu lagi. Dia musti bantu daerah lain dulu. Per tahun sekali,” tukas politisi Golkar.
Oleh karena itu tambah Louhenapessy, pihaknya akan melihat mana skala priorotas, tentu akan lakukan permintaan untuk dikerjasama.
“Kita mungkin bisa dengan Bank Maluku atau Bank Modern, atau juga perusahaan lain yang induknya ada di Ambon. Kalau dia nggak ada, agak susah. Karena mesti minta dari pusat untuk bantu,” pungkasnya. (MR-02)
Comment