AMBON,MRNews.com,- Pemerintah Provinsi Maluku dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dinilai lalai dan inkonsistensi menjalankan regulasi atau protokol kesehatan Covid-19 saat aksi joget di kantor DPRD Maluku bertepatan dengan HUT ke 75 provinsi Maluku 19 Agustus lalu.
Karena itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon dalam tuntutannya meminta Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan teguran keras kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku atas tindakan tersebut yang sudah terlanjur memunculkan antipati di publik terhadap pemerintah.
“Pemprov lalai dan inkonsistensi. Mereka selalu himbau, ajak masyarakat taati protokol kesehatan tapi mereka sendiri yang langgar, malah mempertontonkan ke publik. Maka kami minta Presiden melalui Mendagri menegur keras Pemprov. Jangan sampai tidak ada ketegasan berulang lagi nanti dan anggap biasa,” tandas Ketua GMKI Cabang Ambon Almindes Syauta disela aksi demo GMKI di depan kantor Gubernur, Kamis (27/8).
Selain itu, pihaknya kata Syauta, juga meminta Pemprov Maluku harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Maluku terkait apa yang sudah dilakukan dan berkomitmen menghentikan segala bentuk euforia dipermukaan publik yang nantinya meresahkan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang melanda daerah ini.
“Kami juga minta Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku Murad Ismail untuk peka terhadap penderitaan rakyat Maluku yang terdampak pandemi Covid-19. Karena itu janji sesuai visi misi Gubernur-Wagub yakni program kartu Maluku pintar dan kartu Maluku sehat adalah hal urgen/penting untuk direalisasikan saat ini ditengah pandemi Covid-19 untuk menolong rakyatnya,” tegas Syauta.
Dirinya berjanji, jika sejumlah tuntutan itu tidak dipenuhi atau dilaksanakan demi kepentingan rakyat oleh Pemprov Maluku, bukan tidak mungkin gelombang protes dan otokritik dari GMKI akan terus digaungkan hingga benar-benar Pemprov sadar akan tanggungjawabnya.
Diketahui, masa aksi GMKI sebelum berdemo di depan kantor Gubernur, berkumpul di tugu Trikora dan long march menuju gong perdamaian dunia untuk berorasi.
Sambil membawa keranda dan sejumlah pamflet termasuk dibadan beberapa anggota bertuliskan Imoralitas, masa berorasi secara bergantian kurang lebih 2 jam di pagar kantor Gubernur.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang pada akhirnya menemui masa aksi didepan pagar karena tak ada Gubernur dan Sekda Kasrul Selang.
“Saya hadir disini mewakili Pemprov Maluku dan ijinkan saya selaku orang tua menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang menurut anda hal itu salah,” ujar Wagub.
Pemprov Maluku kata dia, berterima kasih atas partisipasi GMKI untuk melakukan aksi karena tindakan ini merupakan fungsi kontrol bagi pemerintah. Kritikan itu bukan saja dari GMKI namun sebelumnya sudah dilakukan OKP lainnya sebagai fungsi kontrol.
“Kami tetap meminta agar ditemui Gubernur. Seandainya kami tidak ditemui maka kami akan datang ke rumahnya agar beliau dapat meminta maaf kepada seluruh masyarakat Maluku atas kejadian di kantor DPRD Maluku,” tegas Syauta. (MR-02)
Comment