AMBON,MRNews.com,- Untuk kesekian kalinya atau hampir satu dekade terakhir janji pemerintah pusat (Pempus) untuk menjadikan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN) hanya “isapan jempol”.
Berganti Presiden, Menteri bahkan Gubernur pun LIN bak tong kosong yang nyaring bunyinya. Apa yang salah dan salah siapa?. Namun janji itu kembali didengungkan 30 Agustus 2020 di Kota Ambon. Kala, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo berkunjung ke tanah raja-raja.
Edy mengaku, kehadirannya lengkap dengan pejabat eselon I KKP untuk membuktikan komitmen Pempus dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, guna menuntaskan hutang-hutang pemerintah pusat bagi provinsi Maluku.
Sebab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kata Edy, tidak mau LIN hanya sekedar simbol, tapi langsung mengimplementasikan LIN sebagai suatu kenyataan.
“Kami serius dan siap bekerjasama mendorong, membuktikan Maluku sebagai LIN secara nyata bukan jargon/sekedar aturan baik Perpres atau UU. Yang paling penting implementasi. Ini yang diperintahkan bapak Presiden ke kami,” sebutnya didepan Gubernur, Anggota DPR-DPD RI asal Maluku.
Hadirnya Politeknik kelautan dan perikanan Maluku bagi dia, salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah pusat membangun sektor kelautan dan perikanan bagi suksesnya LIN. Salah satu variabel utamanya yaitu sumberdaya manusia yang lahir dengan tangguh, memahami dan menjaga laut, membudidaya ikan.
Tak hanya itu, menurut politisi Gerindra, salah satu arahan Presiden adalah membangun komunikasi dengan seluruh nelayan Indonesia termasuk di Maluku. Juga Membangun budidaya perikanan. Maluku gudangnya ikan.
“Potensi dan sumberdaya perikanan di Maluku sangat besar, kita dorong, harus ada dukungan. Gubernur bersama Bupati/Walikota sudah bahu membahu dan saya pikir ini menjadi kekuatan kunci keberhasilan pembangunan LIN buat Maluku,” terang mantan anggota DPR-RI itu.
LIN tambah Edhy, tidak hanya putus jika sudah jadi UU. Tidak hanya sekedar UU. Sebelum UU atau Perpres lahir, ini harus didahului. LIN hanya masalah kepedulian berkomunikasi antara pusat dan daerah.
“Bagaimana LIN selama ini tidak berjalan karena komunikasi detail tidak jalan, menurut saya. Pa Gubernur dan saya tidak ada lagi jarak, karena kedekatan kita senior dan junior. Kemandekan proses selama satu dekade itu saya yakin hanya cerita dulu, kami mau bicara kedepan,” bebernya.
Media massa juga diakuinya, harus jadi pengontrol lapangan bagi pemerintah terhadap proses itu. Lagipula ke Maluku ini jadi kunjungan pertama setelah hampir 9 bulan jadi Menteri.
“Kritik, koreksi kami terima terus setiap saat. Yang paling penting kami akan terus maju, berkomunikasi dan dengan semua pejabat negara. Kalau dilihat semoga nanti diakhir tahun 2020 akan anggaran tambahan, ujungnya komitmen kami untuk membangun di provinsi yang banyak lautnya termasuk Maluku,” tutur Edhy.
Soal kepastian LIN 2021, sebagai anak buah Presiden, Edy menunggu dan siap jalankan. “LIN khan yang penting pelaksanaan. Pilih mana, tunggu UU atau sambil jalan. Lebih baik jalan dulu yang penting anggarannya masuk ke Maluku banyak,” kuncinya.
Sementara Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku, daerah akan mengalami kesulitan mengembangkan usaha-usaha perikanan tanpa dukungan pemerintah pusat dan investor. Butuh stimulus-stimulus yang tepat sasaran agar mampu mendorong peningkatan daya saing dan daya jual Maluku disektor kelautan dan perikanan.
“Keputusan Pempus menjadikan Maluku LIN adalah sebuah keputusan sangat tepat dan strategis maka perlu segera direalisasikan. Kami apresasi Menteri KKP dan jajaran yang sangat responsif terhadap kebijakan LIN yang akan mulai direalisasikan dalam tahun 2021,” imbuh Gubernur.
Kesiapan studi kelayakan dan dilanjutkan pengadaan lahan bagi lokasi kawasan pengembangan LIN kata Murad, sementara terus berproses dan pihaknya optimis akan secepatnya diselesaikan. (MR-02)
Comment