AMBON,MRNews,com.- Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan Maluku sementara berjuang, untuk mendapatkan pengakuan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait dengan Lumbung Ikan Nasional.
Untuk itu, DPRD Provinsi akan meminta masukan dari Pusat Hidro-Oseanografi (Pushidrofi) TNI Angkatan Laut terkait hal tersebut. Hal tersebut dikatakan Watimury usai bertatap muka dengan Komandan Lantamal IX Ambon, Laksma TNI Budi Purwanto, di ruang kerjanya, Senin (3/8).
Kedatangan Purwanto ke DPRD Provinsi Maluku, untuk pamitan, lantaran akan dimutasi kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut.
Menurut Wattimury, tugas Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut adalah, melakukan pemetaan terhadap lautan. Tentunya berkaitan dengan Maluku yang sementara berjuang untuk menjadi Provinsi Kepulauan.
“Mudah-mudahan ada waktu yang lebih tepat, dimana waktu kita ke Jakarta, kita akan membicarakan banyak hal menyangkut LIN maupun Provinsi Kepulauan. Kami tadi sudah meminta waktu, untuk datang ke kantor beliau, dan membicarakan sedikit tentang pengembangan laut Maluku itu seperti apa,” kata Wattimury.
Saat pertemuan dengan pihak Lantamal IX Ambon, pihaknya juga berbincang, bagaimana membangun Maluku dari laut. Dan menurutnya, ada banyak ide-ide yang harus menjadi referensi bagi pihaknya.
Ditempat yang sama, Komandan Lantamal IX Ambon, Laksma TNI Budi Purwanto mengaku, harus ada upaya yang cukup keras, jika ingin memajukan Maluku. Salah satunya, dari sisi ekonomi dan industri pariwisata kelautan.
“Selain pulaunya yang indah, juga keindahan dasar lautnya yang begitu luar biasa. Tinggal bagaimana, kita bisa mengekplor untuk meningkatkan perekonomian, di Maluku ini,” kata Budi Purwanto.
Menurutnya, banyak spot bawah laut Maluku yang menarik, dan perlu untuk diperkenalkan. Seperti, di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
“Saya kira banyak spot yang menarik. Saya biasanya suka ke Morela, karena dekat dengan satu pulau. Tapi spot yang lain ada juga. Dan mungkin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku lebih tahu,” tandas Budi Purwanto. (MR-01)
Comment